jpnn.com, JAKARTA - Warga Jakarta akhirnya bersuara lantang menolak rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI. Penolakan itu mereka suarakan melalu petisi "Tolak Kenaikan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI" di situs www.change.org.
"Pekan ini hati saya seperti tersayat mendengar kabar gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI bakal dinaikkan gila-gilaan," tulis inisiator petisi Miraj Yusuf Al Farisy di Change.org, Jumat (4/12).
BACA JUGA: Bang Uchok Sayangkan Rencana Kenaikan Gaji DPRD DKI di Tengah Pandemi
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah dengan tegas menolak wacana kenaikan tersebut.
Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar meminta mata anggaran itu pada akhirnya dicoret. Menurut dia, sangat tidak pantas anggota DPRD DKI naik gaji di saat tunjangan ASN DKI dipotong karena pandemi.
Miraj mengatakan, anggota DPRD selama ini sudah menerima Rp 129 juta setiap bulan, belum lagi tunjangan-tunjangan lain.
BACA JUGA: Pendiri Teman Ahok Apresiasi Sikap PSI Tolak Kenaikan Gaji DPRD DKI
Kini para wakil rakyat itu berupaya menaikkan total gaji, tunjangan, dan dana kegiatan mereka dari sekitar Rp 2,7 miliar menjadi Rp 8,38 miliar per tahun.
Artinya, tiap anggota DPRD akan memperoleh hampir Rp 700 juta per bulan dari APBD.
BACA JUGA: Ketua DPRD DKI Minta Anies Baswedan Diganti Sementara
Di saat yang sama, lanjut dia, ada banyak warga Jakarta yang setiap hari hanya bisa membawa pulang Rp 50 ribu ke rumah.
"Di masa pandemi ini, banyak sekali rakyat Jakarta yang terpuruk. Di-PHK atau dirumahkan atau usaha mereka amblas. Kok ini para anggota DPRD justru menaikkan gaji dan tunjangan buat diri mereka sendiri?" keluhnya.
"Mohon diingat, kenaikan gaji dan tunjangan itu menggunakan uang pajak rakyat. Kami, sebagai rakyat, tidak ikhlas uang itu dipakai memperkaya diri anggota dewan," tambahnya.
Miraj berharap hati para anggota DPRD terketuk. Orang-orang yang terpuruk karena pandemi itu nyata. Tinggal tidak jauh dari mereka berkantor.
"Saatnya nurani bicara. Tolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta!," serunya.
Hingga pukul 14.15 WIB, hampir 1.900 orang sudah menandatangani petisi tolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil