jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, padamnya listrik PLN selama berjam-jam di sejumlah daerah di Pulau Jawa, Minggu (4/8), mengakibatkan lumpuhnya berbagai aktivitas bisnis dan pelayanan publik.
Menurut Sarman, kondisi yang terjadi harus disikapi secara serius oleh pemerintah. Termasuk pelayanan PLN selama ini, penting untuk segera dievaluasi. Karena ketergantungan dunia usaha dan pelayanan publik terhadap listrik sangat besar.
BACA JUGA: Ratusan Ikan Hias Mati, Pedagang Minta PLN Beri Kompensasi
"Kerugian pengusaha sangat besar dan berdampak pada banyaknya pesanan barang dan jasa yang tidak terlayani. Industri kecil menengah (IKM) sangat terpukul dengan pemadaman listrik yang cukup lama. Seperti industri kuliner, konveksi, restoran, kafe, katering, transportasi online, SPBU, bengkel, meubel dan usaha lain," ujar Sarman di Jakarta, Senin (5/8).
Sarman juga menyebut, pelayanan publik di Jakarta lumpuh karena padamnya listrik berjam-jam pada Minggu kemarin. Antara lain, pelayanan MRT, commuter line, ATM, pelayanan pintu tol, jaringan komunikasi, pelayanan kesehatan, lalu lintas dan lain lain.
BACA JUGA: Listrik Padam, Arief Poyuono: Ini Mencoreng Nama Baik Jokowi
BACA JUGA: Usai Disemprit Jokowi, Plt Dirut PLN Bilang Begini
Saat ditanya, berapa kerugian akibat padamnya listrik PLN Minggu kemarin, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) DKI Jakarta ini mengaku masih kesulitan menghitungnya.
BACA JUGA: KPBB Desak Percepatan Aturan Mobil Listrik, Helloo Indonesia Masih Mati Lampu
"Tetapi dihat dari banyaknya sektor usaha dan pelayanan publik yang terimbas, diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Kejadian ini juga akan berdampak pada ketidakpercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, jika kondisi pelayanan energi listrik seperti ini," ucapnya.
Sarman lebih lanjut menyatakan, dalam hal terjadi peristiwa mati lampu, konsumen tetap menjadi pihak yang kalah. Karena ketika konsumen terlambat membayar tagihan listrik, akan mendapat denda. Sementara ketika listrik PLN padam mendadak cukup lama, tidak ada sanksi.
"Apa tanggung jawab PLN kepada konsumen dengan kejadian ini, apakah cukup sekadar minta maaf atau direksinya mundur sebagai bentuk tanggung jawab. Kinerja PLN patut dipertanyakan mengapa tidak mampu mengantisipasi berbagai kendala teknis yang terjadi," katanya.
Sarman berharap Menteri BUMN Rini Sumarno dapat mengevaluasi peristiwa padamnya listrik dan segera menata direksi PLN yang definitif untuk pelayanan lebih baik dan profesional. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mati Lampu, Komisi VII Sebaiknya Panggil PLN
Redaktur & Reporter : Ken Girsang