jpnn.com - JAKARTA – Pemerintah mulai mewaspadai melemahnya rupiah yang sudah menembus level psikologis Rp 13.000 per US dollar (USD) Selasa (10/3).
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menuturkan, meski pelemahan kurs belum membahayakan anggaran negara, pemerintah harus mulai mewaspadai pergerakan nilai tukar rupiah yang terus tertekan terhadap USD. Pemerintah pun telah mempersiapkan sejumlah upaya untuk menstabilkan kurs rupiah.
BACA JUGA: Dorong DPR Tuntaskan RUU Pertembakauan demi Lindungi Petani Tembakau
Bambang menjelaskan, saat ini akan dilakukan law enforcement terkait pelaksanaan Undang-Undang Mata Uang Tahun 2011. Pemerintah membentuk tim gabungan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) untuk menertibkan banyaknya transaksi valas, khususnya dalam mata uang USD di Indonesia.
Pemerintah juga akan menyediakan call center untuk pengaduan adanya transaksi di Indonesia yang masih menggunakan dolar.
BACA JUGA: Infrastruktur Gas Lebih Penting Dibanding Ribut soal Saham PGN
”Sampai hari ini masih banyak transaksi yang pakai dolar. Ini sangat menyulitkan karena demand dolar di dalam negeri malah makin meningkat. Karena yang berlaku itu delik aduan, kita siapkan call center. Kita juga dorong transaksi di BUMN-BUMN di Indonesia menggunakan rupiah,” terang Bambang dalam konferensi pers bersama BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di gedung Kemenkeu kemarin.
Menkeu melanjutkan, menteri perdagangan juga segera mengeluarkan permendag soal kewajiban penggunaan letter of credit (L/C) untuk komoditas ekspor hasil bumi seperti mineral, CPO kelapa sawit, batu bara, serta minyak dan gas bumi. Permendag tersebut mulai aktif berlaku 1 April mendatang. ”Dengan aturan ini, diharapkan bisa dibawa sebanyak mungkin devisa hasil ekspor masuk ke sistem keuangan negara kita,” imbuh dia.
BACA JUGA: Tiongkok Mau Bangun Pabrik Semen di Papua Barat
Selain berbagai jurus yang berdampak langsung atas kurs rupiah, ada beberapa strategi yang berdampak tidak langsung. ”Untuk yang tidak langsung, kita akan membereskan current account defisit (CAD). Karena harus ada upaya agar defisit transaksi berjalan tidak semakin besar di neraca perdagangan dan neraca jasa dan keuangan. Sehingga tidak mengganggu program infrastruktur,” papar Bambang.
Mantan Wamenkeu itu menguraikan, upaya-upaya yang akan dilakukan antara lain menerbitkan peraturan menteri keuangan bea masuk antidumping. Tujuannya adalah menekan impor barang serta melindungi produk dalam negeri dari derasnya komoditas impor dengan harga murah.
”Dulu ini (pengenaan bea masuk antidumping, Red) prosesnya panjang karena harus melalui proses investigasi dulu. Tapi, ini sekarang kita kenakan dulu, baru nanti kita lihat hasil investigasinya,” urai dia.
Selain itu, pemerintah melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 52 tentang Tax Allowance yang keluar akhir bulan ini atau bulan depan. Pemerintah akan memberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) bagi perusahaan yang berorientasi ekspor minimal 30 persen. Tax allowance juga diberikan bagi investor yang akan mereinvestasi uangnya di Indonesia. ”Kebijakan ini untuk mencegah repatriasi,” sebutnya.
Bambang melanjutkan, pemerintah juga akan membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi industri galangan kapal agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor kapal.
Kemudian, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian ESDM untuk meningkatkan porsi penggunaan biodiesel pada solar. ”Kita akan commit mengurangi kebutuhan impor BBM dan mengonversi ke energi terbarukan yang bahannya biodiesel,” lanjutnya.
Untuk menertibkan penerimaan pajak di lingkungan pelayaran, kata Bambang, pemerintah bekerja sama dengan INSA (Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia). Menurut dia, banyak penyimpangan yang dilakukan perusahaan asing terkait pembayaran pajak.
”Jadi, ternyata perusahaan domestik itu terkena pajak, tapi perusahaan asing tidak bayar pajak. Ini unfair competition. Kita akan lakukan pengawasan ketat. Karena banyak perusahaan asing yang mengabaikan pajak. Ini mengakibatkan defisit di bidang pelayaran,” tandasnya.
Soal upaya peningkatan cadangan devisa, Bambang mengungkapkan adanya rencana pendirian BUMN rerasuransi. Dia memastikan, proses pendirian BUMN tersebut akan rampung tahun ini. ”Ini akan mengatasi defisit di reasuransi dan memperlancar remitansi,” tuturnya.
Pelemahan tajam rupiah juga mendapat perhatian serius Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, begitu tiba dari kunjungan kerja selama tiga hari di Nanggroe Aceh Darussalam tadi malam, Jokowi langsung memanggil para menteri ekonomi dan BI untuk membahas nasib rupiah.
Menurut Jokowi, pelemahan nilai tukar mata uang terhadap USD saat ini merupakan fenomena global. Artinya, hampir semua mata uang dunia melemah terhadap USD. ”Jadi, semua negara mengalami ini (pelemahan mata uang, Red),” ujarnya setelah mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma tadi malam.
Saat ini semua mata memang tengah tertuju pada tren perbaikan ekonomi Negeri Paman Sam, termasuk rencana Bank Sentral Amerika Serikat (AS) mengerek suku bunga. Akibatnya, para pemilik dolar pun berbondong-bondong menarik dananya dari berbagai negara untuk dibawa kembali ke AS. ”Makanya, semua negara terkena imbasnya,” kata presiden.
Meski begitu, Jokowi meminta semua pihak tetap tenang. Dia menyebutkan, di tengah gejolak pasar uang global, ekonomi domestik Indonesia masih mencatat kinerja yang solid. Indikasinya, indeks harga saham menguat, obligasi masih banyak peminat, dan reformasi subsidi BBM membuat ruang fiskal dalam APBN kian kuat. ”Saya sampaikan, fundamental (ekonomi) kita masih baik,” ucapnya.
Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara yang tadi malam juga diundang ke Istana Presiden mengatakan, depresiasi rupiah terhadap USD saat ini belum masuk kriteria yang mengkhawatirkan.
Sebab, terang dia, jika diadu dengan mata uang negara-negara lain, rupiah masih cukup perkasa. ”Misalnya, hari ini (kemarin, Red) rupiah justru menguat terhadap euro, dolar Australia, dan pound sterling,” ujarnya.
Jika dicermati, pelemahan rupiah terhadap USD saat ini memang bukan yang terparah. Data pasar spot yang dilansir Bloomberg menunjukkan, sepanjang periode satu bulan mulai 9 Februari hingga 10 Maret 2015, rupiah tercatat melemah 3,06 persen.
Masih ada dua mata uang lain yang terdepresiasi lebih parah daripada rupiah, yakni ringgit Malaysia yang melemah 3,93 persen terhadap USD dan euro yang melemah 4,54 persen terhadap USD.
Karena itu, menurut Mirza, meski nilai tukar rupiah saat ini kembali mencapai titik terlemah sejak era krisis moneter 1998, masyarakat maupun pelaku usaha tidak perlu terlalu cemas.
Sebab, saat ini rupiah hanya melemah terhadap USD. Sedangkan pada saat krisis moneter 1998, rupiah melemah terhadap semua mata uang dunia. ”Hikmahnya, kalau rupiah melemah terhadap dolar, turis-turis malah senang (datang) di Indonesia,” tuturnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menambahkan, dengan solidnya fundamental perekonomian Indonesia saat ini, pelemahan nilai tukar rupiah diperkirakan lebih banyak disebabkan spekulasi pasar. Karena itu, pemerintah percaya rupiah akan kembali menemukan momentum untuk menguat. ”Pemerintah dan BI juga akan melakukan segala upaya untuk menjaga stabilitas rupiah,” ujarnya.
Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah tidak akan berdampak besar pada inflasi. ”Sebab, pelemahan nilai tukar 1 persen hanya akan menambah inflasi 0,07 persen. Jadi, terhadap inflasi tidak terlalu besar. Sehingga inflasi tahun ini dipastikan akan tetap terkendali dan sesuai dengan target BI,” terangnya.
Menurut Perry, pelemahan rupiah bisa mendorong ekspor dan mengurangi impor, terutama impor barang konsumsi. Karena itu, lanjut dia, pelemahan rupiah dapat membantu perbaikan CAD Indonesia.
Lebih lanjut Perry mengatakan, melemahnya nilai tukar dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya penguatan USD karena ekonomi AS yang terus menguat. Sehingga ekonomi yang terus menguat dan rencana kenaikan Fed fund rate dapat membuat dolar menguat terhadap seluruh mata uang.
Penyebab berikutnya adalah adanya penggelontoran injeksi likuiditas moneter dari Europe Central Bank (ECB) dan Bank of Japan (BOJ). ”Quantitative easing ini tidak hanya menambah likuiditas, tapi juga memperlemah mata uang euro dan yen. Negara-negara terus melemah, termasuk mata uang kita juga,” jelasnya.
Perry memaparkan, meskipun langkah-langkah stabilisasi berhasil menurunkan defisit CAD seperti 2013 sebesar 3,3 persen, 2014 sebesar 3 persen, tahun ini bisa juga CAD akan dikendalikan di kisaran 3 persen. Bahkan bisa sekitar 2,8 persen. Menurut dia, BI akan terus memastikan nilai tukar bakal bergerak stabil sesuai dengan fundamental.
Pihaknya juga tidak akan segan-segan melakukan intervensi di pasar valas untuk memastikan penyesuaian nilai tukar yang dilakukan secara gradual. ”Kami dengan OJK selalu bergandeng tangan. Kami tetap akan fokus untuk inflasi terkendali dan nilai tukar yang bergerak stabil. Serta ikut juga berkoordinasi menjaga stabilitas keuangan,” tegasnya.
Di samping itu, Perry juga melihat perkembangan inflasi pada bulan-bulan ke depan bakal menurun dari yang diperkirakan. Menurut dia, dengan adanya kebijakan yang ditempuh pemerintah, yakni harga BBM yang sudah tidak disubsidi, inflasi akan jauh lebih rendah. Perry yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan jauh lebih tinggi daripada tahun lalu karena ada stimulus fiskal.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad menyampaikan bahwa kondisi perbankan, pasar modal, dan sistem keuangan masih stabil dan relatif aman. OJK pun, terang dia, telah melakukan stress test (uji kekuatan lembaga keuangan dalam menghadapi krisis) dan melihat kondisi perbankan aman dalam menghadapi tekanan nilai tukar saat ini.
”Semua indikator yang dilihat dari seluruh lembaga jasa keuangan masih dalam batas yang cukup baik. Oleh sebab itu, pelemahan rupiah masih bisa ditoleransi,” ujarnya. (ken/dee/owi/dyn/c9/kim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... OJK Minta Masyarakat Lebih Waspada
Redaktur : Tim Redaksi