jpnn.com - BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu akhirnya menyerahkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2015 lalu ke Kejaksaan Negeri Lampung.
“Tidak tidak ingin mengambil resiko. Sebab itu kita serahkan saja ke kejaksaan. Temuan itu berupa kerugian negara mencapai Rp 1,8 miliar yang diduga dilakukan enam kontraktor atau perusahaan pekerjaan fisik jalan di Dinas Pekerjaan Umum,” ujar Asisten III Pemprov Edyarsyah, seperti diberitakan Rakyat Bengkulu (Jawa Pos Group) hari ini (10/10).
BACA JUGA: Ahli Metafisika Beberkan 2 Ilmu Maut Dimas Kanjeng
Edyarsyah mengatakan pihaknya akan menyerahkan temuan itu ke aparat karena sudah sesuai aturan. Pihaknya tidak ingin setiap tahun menjadi temuan BPK RI. Dimana dalam temuan awal itu kerugian negara mencapai Rp 5,3 miliar. Tetapi sudah dikembalikan Rp 3,8 miliar. Masih tersisa Rp 1,8 miliar lagi belum ada tindak lanjutnya.
‘’Batas waktu kan hanya 60 hari sejak hasil audit itu diserahkan. Kini diserahkan ke Inspekorat untuk menyerahkan ke penegak hukum agar mengusutnya. Namun keenam kontraktor atau perusahaan itu juga sudah diserahkan ke inspektorat,’’ papar Edyarsyah.
BACA JUGA: Ini Modus Cabang Padepokan Dimas Kanjeng Gandakan Uang
Lanjut Edyarsyah, selama ini Pemerintah Provinsi melalui Dinas PU sudah berusaha menindaklanjuti temuan itu. Mulai dari melayangkan surat kepada perusahaan atau kontraktor meminta agar mengembalikan kerugian negara. Tetapi hasilnya belum ada titik terangnya.
‘’Kita tidak ingin temuan itu menjadi penghambat Pemprov dalam pengelolaan keuangan nanti tidak bisa menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Kita serahkan ke aparat untuk mengusut dan memprosesnya sesuai aturan hukum yang berlaku,’’ jelasnya.
BACA JUGA: Pak Kapolsek Ajak Anak Buah Polisi Satroni Markas Koramil
Dikatakan Edyarsyah, untuk temuan lainnya seperti kelebihan pembayaran honor kegiatan itu sudah ditindaklanjuti. Sehingga seluruh PNS yang berkewajiban mengembalikan itu sudah menyatakan siap dan sudah mengangsur. Pengembaliannya tidak melalui pemotongan gaji, tetapi uang peribadi setiap PNS yang mereka serahkan ke kas daerah.
‘’Sekarang untuk temuan lainnya sudah selesai. Memang untuk masa waktu pelunasan pengembalian kelebihan honorer tidak ada batasnya. Tapi seluruh PNS yang wajib mengembalikan itu sudah ada surat pernyataanya,’’ jelasnya.
Terpisah Wakil Gubernur Bengkulu Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA menegaskan bahwa saat ini seluruh SKPD diminta untuk bekerja kompak serta bekerja sama untuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK RI baik tahun 2014 dan 2015 lalu.
Selain itu dapat mensukseskan realisasi anggaran APBD 2016 serta persiapan APBD Perubahan 2016, serta persiapan penganggaran dan program di APBD 2017 mendatang.
"Kini memang dalam managemen birokrasi tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri kepala SKPDnya saja. Tetapi harus melibatkan seluruh bawahannya.
Terutama tindaklanjuti semua temuan BPK RI. Lalu persiapkan pembahasan anggaran 2017 dan sukseskan realisasi anggaran 2016. Kita ingin dalam penilaian BPK pada pengelolaan keuangan 2016 ini Provinsi Bengkulu bisa meraih opini WTP,’’ pungkasnya.(che/ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Para Pensiunan PNS Jangan Merasa Tidak Berguna
Redaktur : Tim Redaksi