jpnn.com, JAKARTA - Tim Komisi III DPR melakukan kunjungan kerja pengisi masa reses ke Sulawesi Selatan, Senin (20/7). Komisi yang membidangi hukum itu menemui para mitra kerjanya seperti Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Kantor Wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan HAM serta Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulsel.
"Ini adalah bagian kerja pengawasan yang dilakukan Komisi III DPR," kata anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy.
BACA JUGA: Hmmm..Anggota Dewan Kok Rajin Kunker Berjemaah
Komisi III DPR juga menerima berbagai masukan dari masyarakat. Salah satunya, kata Aboe, informasi tentang jaringan penjahat narkoba internasional yang sudah beroperasi selama tiga tahun di Sulsel.
Berdasar informasi, sindikat itu sudah 192 kali meloloskan narkoba melalui bandara dan memjual empat kilogram sabu-sabu setiap bulannya. Karena itu Aboe meminta BNNP dan Polda Sulsel serius menangani hal itu.
BACA JUGA: Komisi 3 Pertanyakan Dugaan Video Ultah Ahok di Mako Brimob
"Bagaimana bisa mereka telah 192 kali lolos membawa narkoba melewati bandara? Ini adalah salah satu problem yang saya sampaikan untuk diatensi oleh BNNP maupun Polda Sulsel," ujar politikus yang beken disapa dengan panggilan Habib Aboe itu.
Selain itu, lanjut Aboe, temuan lainnya adalah masih maraknya distribusi narkoba yang dikendalikan dari lembaga pemasyarakatan (lapas). Menurutnya, beberapa kali pengedar narkoba yang ditangkap ternyata mendapatkan suplai atau dikendalikan dari lapas.
BACA JUGA: Harapan Habib Aboe di Ultah ke-72 Polri
Karena itu Aboe meminta Kanwil Kemenkumham Sulsel menyeriusi temuan itu. "Kenapa ini bisa terjadi, bagaimana pengamanan di lapas?" kata wakil ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Sedangkan temuan mengenai kejaksaan di wilayah Sulsel, Aboe mempersoalkan banyaknya tunggakan perkara. Misalnya, kata dia, dugaan korupsi dan mark up pada pengadaan tanah untuk perluasan bandara Sultan Hasanuddin Makassar.
Ada pula dugaan korupsi pada pengadaan mobil pemakaman kebakaran di Dinas Damkar Makassar, serta penyewaan lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo di ibu kota Provinsi Sulsel itu.
"Itu semua kami diskusikan sebagai bagian dari tugas kami untuk melakukan kewenangan pengawasan dari DPR RI," ungkap Aboe.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS: Ini Pertanda Calon Kami Sesuai Aspirasi Rakyat
Redaktur : Tim Redaksi