jpnn.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) beraudiensi dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (23/8).
Dalam audiensi itu, Presiden KSPN Ristadi didampingi oleh pengurus dewan pimpinan nasional (DPN) organisasi pekerja yang baru terbentuk sejak 1 Juni 2022 lalu, di Semarang.
BACA JUGA: Terungkap Momen Irjen Ferdy Sambo Menangis di Hadapan Pria Ini, Putri Candrawathi?
Presiden KSPN Ristadi dan jajaran saat beraudiensi dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (23/8). Foto: dok. DPN KSPN
Ristadi juga menjelaskan delapan organisasi pekerja yang saat ini berafiliasi dengan KSPN, yakni FKSPN, FSPSI, FSPSI PEMBAHARUAN, FSPIB, FISBI, FSPOI, FSBB, dan FSBI.
BACA JUGA: Penelusuran Dahlan Iskan soal Skema Kaisar Sambo
"Insyaallah, akan menjadi organisasi terbesar kelima di Indonesia yang juga akan terus berkembang lagi," ucap Ristadi dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Pada pertemuan itu Ristadi juga menyinggung tentang tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).
BACA JUGA: Hary Tanoesoedibjo, Airlangga dan Susi Bahas Pemilu 2024, Pertanda kah?
Hal itu terjadi bukan saja akibat penutupan perusahaan akibat pailit, tetapi juga adanya faktor relokasi pabrik untuk mencari upah murah.
Ristadi meminta agar pemerintah membuat regulasi khusus yang melindungi pekerja/buruh dari adanya relokasi pabrik di sejumlah daerah.
"Serta keseragaman upah untuk menghindari PHK akibat relokasi pabrik," ucap Ristadi.
Sekretaris Jenderal KSPN Giofedi pada forum itu menyampaikan keberatan pekerja terhadap penerapan pajak progresif bagi jaminan hari tua (JHT) yang berpotensi double taxation ata pajak ganda.
KPSN mendorong pemerintah dapat mencabut penerapan pajak progresif yang dinilai merugikan pekerja/buruh.
Sementara itu, Menko Airlangga menyambut baik kehadiran Presiden KSPN Ristadi yang jajaran pengurus organisasi tersebut.
Airlangga juga merespons sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh Ristadi dkk, salah satunya tentang JHT. Menurut dia, KSPN juga dapat mengakses beberapa propam pemerintah.
"Terkait pajak progresif pada JHT akan segera dicek, kalau ternyata double taxation maka akan dihilangkan,' ucap Airlangga. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam