jpnn.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (10/10).
Dalam laporanya Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyinggung permasalahan PT Freeport Indonesia.
BACA JUGA: BPK Belum Terima Laporan Audit Pembelian Alutsista
Disampaikan Moermahadi, IHPS I tahun 2017 memuat 687 laporan hasil pemeriksaan yang berisikan 14.997 permasalahan.
Di antara persoalan yang harus mendapat perhatian berdasarkan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu hilangnya potensi PNBP yang diterima pada periode 2009-2015 sebesar USD 445,96 juta.
BACA JUGA: Ssst..BPK Temukan Kerugian Negara Rp 6,8 Miliar
"Hilangnya potensi PNBP yang diterima pada periode 2009-2015 sebesar 445,96 juta dolar AS sebagai akibat dari pembayaran iuran tetap, royalti, dan royalti tambahan PT Freeport Indonesia yang menggunakan tarif dalam kontrak karya di mana besaran tarifnya lebih rendah dari tarif yang berlaku saat ini," ucap Moermahadi.
Permasalahan lain di antaranya koreksi perhitungan bagi hasil migas pada SKK Migas, karena adanya pembebaban biaya-biaya yang tidak semestinya diperhitungkan dalam cost recovery senilai 956,04 juta dolar AS atau ekuivalen Rp 12,73 triliun.
BACA JUGA: Djarot Berkomitmen Menindaklanjuti Hasil Audit BPK
"Selain itu, 17 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau pemegang Working Interest (Partner) belum menyelesaikan kewajiban pajkanya sampai dengan tahun pajak 2015 senilai 209,25 juta dolar AS atau ekuivalen Rp 2,78 triliun," tambahnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Pelindo II, IDM Tuding Audit BPK Pesanan DPR
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam