jpnn.com, BANDAR SERI BEGAWAN - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berkunjung ke Brunei Darussalam untuk membahas peran Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam membantu penyelesaian konflik politik di Myanmar.
Pertemuan antara Menlu Retno dan Menlu Brunei Darussalam Erywan Yusof berlangsung di Bandar Seri Begawan, dalam kapasitas Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN tahun ini.
BACA JUGA: Rakyat Terus Turun ke Jalan, Militer Myanmar Tawarkan Janji Manis
“Di dalam pertemuan kami melakukan tukar pikiran mengenai perkembangan situasi di Myanmar dan bagaimana ASEAN dapat berperan membantu Myanmar untuk dapat keluar dari situasi ini dan melanjutkan proses transisi demokrasi,” kata Retno dalam pemaparan virtual kepada media.
Retno menegaskan bahwa upaya untuk membantu Myanmar perlu didasarkan pada sejumlah prinsip yaitu non intervensi, mengutamakan pendekatan konstruktif, mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar, serta berkontribusi mencari solusi terbaik bagi rakyat Myanmar, termasuk membantu transisi demokrasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan atau transisi demokrasi secara inklusif.
BACA JUGA: China Jawab Rumor Keterlibatan dalam Kudeta Militer di Myanmar
Sebagai satu keluarga, kata Retno, menjadi kewajiban setiap negara ASEAN untuk menghormati apa yang tertera di dalam Piagam ASEAN yang antara lain berbunyi untuk memperkuat demokrasi dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan supremasi hukum serta mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.
“Artikel inilah yang dirujuk dalam pernyataan Indonesia dan pernyataan ketua ASEAN dalam menanggapi situasi di Myanmar. Indonesia yakin, bahwa mekanisme ASEAN adalah mekanisme yang paling tepat untuk dapat membantu Myanmar dalam mengatasi situasi yang sulit ini,” tutur Retno.
BACA JUGA: Pebisnis Myanmar Tolak RUU Baru Kreasi Junta Militer
Lebih lanjut Menlu Retno menjelaskan bahwa dukungan internasional terhadap ASEAN untuk penyelesaian isu Myanmar sangat tinggi, antara lain ditunjukkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB, serta sejumlah menlu dari Inggris, Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat.
“Dalam kaitan ini, sudah menjadi kewajiban Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN untuk melakukan konsultasi dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk membahas apa yang dapat dilakukan oleh ASEAN,” kata Retno, menegaskan.
Sebelumnya dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassindi Jakarta, pada 5 Februari, Presiden RI Joko Widodo telah mengusulkan agar para menlu ASEAN dudu bertemu untuk membahas perkembangan di Myanmar sebagai satu keluarga.
Kedua pemimpin kemudian menugaskan menlu masing-masing negara untuk menyampaikan usulan tersebut kepada ketua ASEAN, yang dijabat oleh Brunei Darussalam.
Usulan tersebut telah diterima dan disetujui oleh Brunei Darussalam, yang telah melakukan pertemuan virtual dengan Myanmar pada 11 Februari 2021. Mekanisme konsultasi seperti ini, kata Retno, telah sesuai dengan amanat Piagam ASEAN.
“Ketua ASEAN tentunya akan terus melakukan komunikasi dan konsultasi dengan negara anggota ASEAN yang lain mengenai apa yang dapat dilakukan ASEAN untuk membantu Myanmar,” ujar dia.
Setelah Brunei Darussalam, Menlu RI akan terbang ke Singapura untuk membahas lebih lanjut upaya ASEAN menanggapi perkembangan politik di Myanmar.
“Indonesia akan melanjutkan upaya untuk berkontribusi mencari solusi yang terbaik bagi rakyat Myanmar, dan bagi upaya menjaga stabilitas, keamanan, dan perdamaian kawasan,” tutur Retno. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil