jpnn.com, JAKARTA - Tiga pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bertemu Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla atau JK.
Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, dihadiri juga oleh Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan Syarifuddin Hasan. Hadir pula Plt Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah.
BACA JUGA: Pakar Optimistis Pertumbuhan Ekonomi di Atas 5 Persen pada Awal Pemerintahan Prabowo-Gibran
Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkap pertemuan dengan JK membahas langkah-langkah perbaikan pemerintahan selama lima tahun ke depan.
"Intinya adalah kami semua menaruh harapan besar kepada pemerintah baru Pak Prabowo dan Gibran dalam lima tahun ke depan untuk melakukan berbagai langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah yang lebih konkret demi kesejahteraan masyarakat," kata Bamsoet di kediaman JK, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (22/5).
BACA JUGA: Pimpinan MPR Temui Boediono, Bahas PPHN
Bamsoet mengungkap JK juga setuju dengan gagasan Prabowo soal badan layanan penerimaan negara.
Dia menyebut Pak JK mengacu beberapa negara luar seperti Amerika dan mengharapkan adanya perbaikan sistem hukum seperti regulasi yang memberikan kenyamanan bagi para investor.
BACA JUGA: Direktur Indopol: Duet Marzuki-Risma Berpotensi Kalahkan Khofifah-Emil
Selain itu juga masih ada ketidakpastian hukum, sehingga dalam pengelolaan ekonomi sangat terkait dengan adanya hal tersebut.
"Lalu kemudian juga pemilu yang lebih efisien. Diharapkan pemilu mendatang lebih efisien, murah, kemudian tepat sehingga ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik. Termasuk Pak JK menyampaikan untuk mengevaluasi lagi tentang presiden besok dan parlemen besok," ungkap Bamsoet.
Sementara itu, JK mengaku banyak membicarakan masa depan bangsa dan negara termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah ke depan.
Dia juga meminta pemerintahan baru fokus memikirkan perencanaan jangka panjang.
Pak JK menyebutkan saat ini bangsa Indonesia mengalami beragam masalah, terutama di bidang hukum.
JK mengatakan semua orang mengkritisi praktik hukum Indonesia yang harus lebih baik lagi.
"Kedua, sistem pemerintahan ini yang kita tetap menjaga presidensial, tetapi tetap dikontrol oleh lembaga legislatif secara baik dan untuk itu cara mengontrolnya, ya, harus ada perencanaan jangka panjang," ujar JK.
"Kalau tidak ada perencanaan jangka panjang atau jangka menengah, maka mau apanya yang dikontrol? Karena itu, rencana jangka panjang apakah dalam bentuk target, apakah dalam bentuk GKN atau semacamnya yang lebih efisien, lebih jelas. Itu negara harus punya," tutur JK.(mcr8/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra