jpnn.com - BALI - Pertemuan antara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan dengan Setya Novanto dan Priyo Budi Santoso di sebuah hotel di Nusa Dua, Bali, Minggu (15/5) siang mengejutkan banyak pihak.
Setya Novanto terlebih dahulu hadir di Hotel. Setelah menggelar pertemuan selama 30 menit, Setya Novanto terlihat meninggalkan hotel. Pada saat yang sama, Priyo Budi Santoso memasuki Hotel.
BACA JUGA: Tidak Kooperatif, KPK Batasi Ruang Gerak Ajudan Sekretaris MA
Ditemui usai pertemuan, Luhut berkelit bahwa pertemuan ini hanya membicarakan agar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar berjalan dengan lancar dan demokratis.
"Saya hanya tanya, bagaimana progresnya,” ujar Luhut.
BACA JUGA: Lagi, KPK Garap Anggota DPRD Jakarta
Saat ditanya mengapa hanya bertemu dengan Setya Novanto dan Priyo Budi Santoso, Luhut berkilah bahwa dia mengundang seluruh caketum Golkar. "Nggak. Semua saya undang. Siapa yang mau datang," kilah Luhut.
Luhut menyatakan sebagai kader Golkar, dirinya berhak mendukung siapapun untuk menjadi Ketua Umum Golkar.
BACA JUGA: Penting! Ini Pelanggaran yang Disasar Polisi Dalam Operasi Patuh Jaya
"Saya anggota Golkar. Saya boleh dong pilih si A dan si B. Atau membawa pesan-pesan Presiden. Saya tidak mungkin jalan sendiri," ungkapnya.
Menurut Luhut, Presiden Jokowi akan menerima siapapun yang akan menjadi Ketua Umum Golkar. Hanya saja menurutnya, Presiden tidak menginginkan ketua partai yang rangkap jabatan.
"Hanya saja Presiden itu tidak nyaman rangkap-rangkap jabatan. Beliau juga di kabinet tidak mau rangkap-rangkap jabatan. Meskipun dia bukan anggota kabinet. Kedua, siapapun pilihan Golkar sendiri Presiden akan nyaman saja," terang Luhut.
Terkait rangkap jabatan ini, pernyataan Luhut memang sulit dikonfirmasi soal pendapat Presiden. Terlebih tidak ada pernyataan resmi dari Istana Negara. Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat ini juga sedang menjabat Ketua MPR.
Menanggapi manuver Luhut, Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Jakarta A Bakir Ihsan mengatakan, walaupun Luhut B Panjaitan kader partai Golkar, seharusnya dia bisa menempatkan diri sebagai pejabat publik yang diangkat oleh presiden pilihan rakyat dengan tidak bersikap partisan.
Saat diangkat sebagai pejabat publik, lanjutnya, maka loyalitasnya pada partai selesai dan sepenuhnya diabdikan untuk kepentingan publik.
"Ketika ia menggunakan jabatan publik untuk kepentingan partainya, maka ia sedang mendegradasi etika politik dan wibawa pemerintahan yang disandangnya," ujar Bakir. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Munaslub Diintervensi, Begini Sikap Akbar Tandjung
Redaktur : Tim Redaksi