Tenang, Pak Jokowi Sudah Setuju Predator Seksual Dihukum Maksimal

Kamis, 12 Mei 2016 – 22:00 WIB
Menko PMK Puan Maharani. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com - DEMAK - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memastikan para pelaku kejahatan seksual terhadap anak akan mendapat hukuman maksimal. Untuk itu, pemerintah terus mematangkan payung hukum untuk memperberat hukuman bagi para predator seksua.

Puan menuturkan, Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas (ratas) di Istana Negara, Rabu (11/5) sudah menyetujui rekomendasi hasil rapat koordinasi di kantor Kemenko PMK, Selasa (10/5). Intinya, presiden yang beken disapa dengan nama Jokowi itu setuju untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk memperberat hukuman bagi predator seksual melalui revisi UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BACA JUGA: Janjikan Golkar yang Lebih Terbuka untuk Perempuan

“Berkaitan dengan kekerasan seksual anak itu payung hukumnya perppu. Kemudian pemberatan hukuman nantinya hukuman pokoknya akan bertambah menjadi 20 tahun,” kata Puan di sela-sela kunjungan kerjanya di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kamis (12/5).

Puan menjelaskan, hukuman bagi paedofil memang akan diperberat. Opsi yang muncul adalah hukuman kebiri.

BACA JUGA: Kepala BPJN Palak Pengusaha Demi Pejabat Kementerian

Selain itu, demi memudahkan pemantauan atas paedofil maka pada tubuh pemilik selera seksual terhadap anak-anak itu akan dipasangi microchip.  "Untuk pedofil kita akan menambahkan hukuman tambahan dengan kebiri atau menggunakan gelang microchip,” tegasnya.

Ia menambahkan, hal itu sebagai bentuk komitmen pemerintah melindungi anak-anak dari kekerasan sekaligus mencegah predator seksual terus mengulangi aksi canbulnya. “Inilah yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk komitmen dan keseriusan dalam mencegah dan menindak serta menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan asusila," tegasnya.

BACA JUGA: Audit BPK Soal Kunker Fiktif DPR Belum Rampung

Hanya saja, katanya, rancangan perppu itu memang harus disinkronkan dengan peraturan dan perundang-undangan lainnya. “Nanti masih banyak turunannya. Itu masih akan disinkronkan lagi," katanya.(ara/jpg)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kubu Setnov Ngaku Belum Tahu Pemilihan Bakal Aklamasi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler