jpnn.com - JAKARTA - Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Sadono (senator asal Jawa Tengah) menyatakan realitas kekuatan politik saat ini terpolarisasi ke dua kubu, yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Karenanya DPD mewakili semua unsur di MPR maka DPD menyediakan dirinya sebagai faktor penaut seluruh kekuatan politik melalui kepemimpinan MPR.
"Dibutuhkan sikap kenegarawanan semua pihak, karena MPR merupakan institusi demokrasi yang mewakili kebersamaan dan wajah seluruh rakyat Indonesia. Kekuatan politik sekarang terpolarisasi ke dua kubu. Oleh karena itu, kami menyediakan diri sebagai faktor penaut seluruh kekuatan politik yang dicerminkan fraksi-fraksi di MPR, kami menawarkan diri memimpin MPR," kata Bambang Sadono, di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (3/10).
BACA JUGA: Denny Indrayana Beberkan Poin Penting dalam Perppu Pilkada
Bambang menjelaskan dengan realitas kekuatan politik sekarang yang terpolarisasi ke dua kubu maka DPD harus tampil sebagai mediator untuk menjembatani komunikasi antara kubu KMP dan KIH. "Karena kami berposisi netral jika dilihat dari kepentingan politik dua kekuatan," tegasnya.
Selain itu, DPD berharap agar pemilihan pimpinan MPR mendahulukan musyawarah untuk mufakat sebagai pelaksanaan salah satu sila Pancasila. "Musyawarah untuk mufakat harus didahulukan seperti namanya, MPR adalah lembaga permusyawaratan menuju kemufakatan. Jika dicapai kemufakatan melalui permusyawaratan, kita sekaligus mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan falsafah berbangsa dan bernegara," sarannya.
BACA JUGA: Waketum Golkar Yakin KMP Dukung Perppu Pilkada
Pimpinan MPR terdiri atas lima orang (satu ketua dan empat wakil ketua). Makanya, Bambnag mengusulkan agar unsur DPD yang menjadi ketua MPR. "Sedangkan unsur KMP dan KIH kebagian empat wakil ketua, yaitu masing-masing dua unsur KMP dan dua unsur KIH," pungkasnya. (fas/jpnn)
BACA JUGA: KPK Periksa Dua Eks Anak Buah Suryadharma terkait Kasus Haji
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Pilkada Palembang, KPK Garap Empat Pihak Swasta
Redaktur : Tim Redaksi