jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyarankan partai-partai politik mulai melakukan penjaringan calon presiden dan calon wakil presiden menghadapi Pilpres 2019.
Ini disampaikan Siti menyikapi mulai ramainya penyebutan nama sejumlah tokoh untuk diusung menjadi cawapres pada pilpres 2019, pendamping dua kandidat capres yang telah mengemuka, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
BACA JUGA: Serius Maju sebagai Cawapres? Syahrul Yasin Limpo Bilang...
"Karena proses buttom up sudah dimulai, menurut saya tidak apa-apa, tapi harus dilakukan semacam konvensi atau fit and proper test yang bukan basa-basi, hanya politik pencitraan," kata peneliti yang kairb disapa Mbak Wiwiek, saat berbincang dengan JPNN di Jakarta, Selasa (25/4).
Konvensi tersebut menurut dia, dilakukan untuk memenuhi satu harapan masyarakat dari Sabang- sampai Merauke.
BACA JUGA: Ditanya Kesiapan Dampingi Capres Prabowo, Aher Bilang....
Pasalnya, bila calon yang dikedepankan parpol menimbulkan resistensi dari publik, maka itu akan sulit memenangkan pertarungan.
"Partai-partai besar harus melakukan itu untuk internal, bukan mencomot ke mana-mana. Di internal partai laku gak sih. Siapa yang dikehendaki grass root," ujar dia.
BACA JUGA: Pilkada DKI Starting Point Prabowo jadi Capres
Mbak Wiwiek teringat ketika kader PDIP di Jakarta menyanyikan lagu Ahok Pasti Tumbang, jauh sebelum Megawati Soekarnoputri memutuskan mengusung pasangan Ahok – Djarot di Pilkada DKI.
"Ada nyanyian di PDIP, Ahok Pasti Tumbang. Itu didasarkan atas suara grass root sebenarnya di Jakarta. Nah, yang harus dilakukan partai-partai, siapa yang dikehendaki," tegas Wiwiek.
Apalagi, pemilih sekarang ini sudah tidak bisa didikte oleh elite partai. Fenomena ini dialami PKB dan PPP di Pilkada DKI.
"Mereka koalisi di level elite, namanya konstituen belum tentu mengikuti sepenuh hati. Ternyata grass root (PPP) gak tega mau ikut imbauan Pak Djan Faridz. Sehinggga 17 persen suara Agus pergi semua ke Anies," tambahnya.
Belajar dari itu, siapapun kandidat capres-cawapres, termasuk yang diangkat dari para kepala daerah, harus diseleksi melaui semacam konvensi.
Baik itu Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, atau yang lain.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat Sebut Anies Bisa Tinggalkan Kursi Gubernur Pada 2019
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam