jpnn.com - JAKARTA - Sejak 1 Juli lalu, pemerintah kembali menghapus subsidi listrik dengan menyesuaikan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL).
Kali ini ada enam golongan yang dihapus subsidinya. Sebelumnya, pemerintah telah menghapus subsidi listrik untuk golongan I-3 go public dan I-4 pada 1 Mei lalu.
BACA JUGA: Asing Optimistis
Pengamat ekonomi dari Universitas Padjajaran, Kodrat Wibowo, menyebut kebijakan ini sangat tepat.
“Saya melihat penghapusan subsidi ini merupakan langkah tepat yang dilakukan pemerintah. Apalagi, hasil subsidi ini digunakan untuk menyediakan sambungan baru sebagai bagian dari program pemerataan jaringan listrik se-Indonesia,” ujar Kodrat Wibowo, saat dihubungi wartawan, Selasa (22/7).
BACA JUGA: Pemerintahan Baru Hadapi Pilihan Kebijakan Sulit
Seperti diketahui, kebijakan penghapusan subsidi ini dilakukan secara bertahap setiap dua bulan yang diberlakukan mulai 1 Juli hingga 1 November nanti. Keenam golongan tersebut mulai dari industri I-3 non go public, rumah tangga R-2 (3.500 VA s.d 5.500 VA), pemerintah P-2 (diatas 200 kVA), rumah tangga R-1 (2.200 VA), penerangan jalan umum P-3 dan rumah tangga R-1 (1.300 VA).
Kebijakan penghapusan subsidi ini juga telah disetujui Komisi VII DPR RI sehingga subsidi listrik untuk tahun berjalan RAPBN-P 2014 mencapai Rp 86,84 triliun (asumsi kurs Rp 11.700/US$). Dengan demikian, target harga keekonomian TTL diharapkan bisa tercapai hingga akhir tahun ini.
BACA JUGA: IHSG Menuju Rekor Baru
Di sisi lain, hasil dari penghapusan subsidi ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur listrik desa dimana akan dibangun 3 juta sambungan baru setiap tahun. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik untuk menambah sambungan listrik baru tak lagi menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti solar.
Namun harus mengutamakan pada pembangunan pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumberdaya lokal seperti air, angin dan matahari.
Kodrat menilai bahwa timing pengumuman penghapusan subsidi ini sangat tepat dimana perhatian masyarakat tersedot pada hasil pemilihan presiden antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo.
“Saya melihat ini merupakan efek Prabowo-Jokowi sehingga perhatian masyarakat luput dari kenaikan listrik yang diumumkan pemerintah,” ujarnya.
“Seandainya tidak ada efek Prabowo-Jokowi, bisa dipastikan masyarakat akan sedikit ribut,” tambahnya.
Ini tak berlebihan. Menurut Kodrat, pengumuman penghapusan subsidi dengan penyesuaian TTL ini dilakukan menjelang puasa dan lebaran dimana harga-harga kebutuhan pokok sudah mulai merangkak naik.
“Kekhawatiran akan terjadi inflasi tinggi setelah penghapusan subsidi ini bisa dikendalikan dengan efek Prabowo-Jokowi,” ujarnya.
Meski demikian, Kodrat meminta kepada pemerintah agar menyiapkan langkah antisipasi pada Agustus dan bulan-bulan berikutnya karena pasti ada perubahan tagihan listrik pada enam kelompok tersebut. Tentu saja, dari enam golongan itu, kelompok rumah tangga yang akan terdampak cukup siginifikan. Kelompok ini mengalami kenaikan tarif listrik secara bertahap rata-rata 5,70% hingga 11,36% setiap dua bulan hingga akhir tahun ini.
Terkait dengan harga keekonomian TTL pada tahun 2015 nanti, Kodrat menilai tergantung pada kebijakan pemerintah terutama dalam meningkatkan elektrifikasi. “Jika rencana 3 juta sambungan baru setiap tahun berjalan mulus, bisa jadi harga keekonomian listrik bisa cepat tercapai,” ujarnya.
Di sisi lain, Kodrat menilai langkah pemerintah dengan menghapus subsidi ini justru mengembalikan PLN pada perannya yang tak sekedar melayani publik tapi juga fokus pada profit oriented. Dengan keuntungan yang diperolehnya, PLN bisa semakin ekspansi untuk mengembangkan bisnisnya melalui memperkuat pasar, memasang jaringan baru, meningkatkan layanan, hingga merekrut tenaga kerja baru yang lebih handal.
“Ini tak lepas dari posisi PLN yang masih memonopoli distribusi listrik ke masyarakat. Karena posisi monopoli inilah, subsidi tetap diberikan kepada kelompok tertentu sebagai wujud dari PSO,” ujarnya.
Kodrat menambahkan, penghapusan subsidi untuk mencapai harga keekonomian TTL ini sebagai langkah persiapan jika nanti ada pihak swasta diijinkan mendistribusikan listrik. “Pada saatnya nanti, PLN sudah semakin siap berkompetisi,” ujarnya. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... LLP-UKM Gelar Program Berbagi dengan Anak Yatim
Redaktur : Tim Redaksi