jpnn.com - JAKARTA - Kekecewaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dwelling time atau waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan, berhasil membuat para menteri terkait langsung kebakaran jenggot. Terlebih, setelah Jokowi mengisyaratkan bakal mencopot para menteri dan jajaran terkait, yang dianggap tak becus mengurus dwelling time.
Menteri Perdagangan Rachmat Gobel misalnya, sejak kemarahan Jokowi, ia terus berupaya mengatasi masalah dwelling time. Terakhir, Sabtu (20/6) kemarin ia sampai melakukan kunjungan ke Surabaya untuk meminta saran kepada para stakeholdernya.
BACA JUGA: Pantaskah Sutiyoso jadi Calon Tunggal Kepala BIN?
Setidaknya kata Gobel, ada empat poin utama yang perlu dilakukan untuk mengurangi dwelling time. Pertama, barang yang telah masuk di pelabuhan harus segera dikeluarkan, sehingga tidak menjadi beban dwelling time.
Kedua, memfungsikan terminal petikemas di pelabuhan hanya sebagai tempat bongkar muat bukan untuk tempat penimbunan.
BACA JUGA: Jokowi Harus Lakukan Ini Agar Tragedi 98 tak Terulang
"Ketiga, terhadap barang-barang yang masih menunggu proses perizinan dari kepabeanan, perindustrian, karantina pertanian, BPPOM dan lain-lain menjadi tanggung jawab pihak Bea Cukai dan otoritas pelabuhan," ujar Gobel, Minggu (21/6).
Keempat, barang impor yang belum memiliki izin tidak boleh dibongkar di pelabuhan. Setiap eksportir wajib menyertakan izin pengiriman barang, yang belum mengurus izin maka dilarang untuk masuk dan dibongkar di pelabuhan.
BACA JUGA: Tak Cukup Hanya Jokowi, Kabinet Kerja Diminta Komit Tolak Revisi UU KPK
"Sehingga tidak menyebabkan terjadinya penumpukan barang di pelabuhan. Selama ini importir baru mengurus dokumen ketika barang telah tiba di pelabuhan. Inilah yang menyebabkan lamanya barang menumpuk di pelabuhan," bebernya. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS Minta Polri Bongkar Kejahatan di Balik Prostitusi Online
Redaktur : Tim Redaksi