jpnn.com - JAKARTA- Presiden Joko Widodo harus waspada atas ancaman kinerja menterinya. Sebab, kinerja menteri bermuara pada lambannya pertumbuhan ekonomi akibat program-program pemerintah yang tidak jalan.
Hal itu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Independen, Ibnu Purna saat Diskusi dan Rilis Survei Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (21/6).
BACA JUGA: Tak Cukup Hanya Jokowi, Kabinet Kerja Diminta Komit Tolak Revisi UU KPK
"Ingat tahun 98 penguasa diganti karena kelas mengah sudah alami tekanan yang berat akibat krisis ekonomi," kata Ibnu.
Karena itu, Ibnu mendesak pemerintah segera perbaiki tata niaga bahan pokok untuk mengendalilkan harga dan menjaga inflasi. Ibnu menegaskan, spekulan dan mafia di pasar harus segera diatasi pemerintah. Pemerintah juga harus kuatkan fungsi bulog.
BACA JUGA: PKS Minta Polri Bongkar Kejahatan di Balik Prostitusi Online
Pemerintah Jokowi pun diharapkan mendesak para menterinya untuk menjelaskan secara berkala soal realiasi dan efektivitas belanja pendidikan, kesehatan, infrastktur dan pertanian. Sebab, hal itu dibiayai dari pengalihan subsidi BBM.
"Jokowi juga harus turun tangan kendalikan menterinya yang lambat dalam menyelesaikan perubahan di struktur kementerian sehingga pencairan belanja khsusunya anggaran infrastruktur bisa dijalankan," kata Ibnu. (dem/rm/jpnn)
BACA JUGA: Penuntutan Korupsi Diserahkan ke Kejaksaan Agung, Yakin?
BACA ARTIKEL LAINNYA... 60,4 Persen Publik Minta Jokowi Reshuffle Kabinet
Redaktur : Tim Redaksi