jpnn.com, JAKARTA - Negara-negara anggota ASEAN dipastikan hanya bisa berkoar-koar saja soal situasi di Myanmar yang terus memanas sejak kudeta militer awal Februari lalu.
Pasalnya, meski sepakat demokrasi harus kembali ke negara tersebut, tidak satu pun anggota yang berani melakukan intervensi.
BACA JUGA: 18 Pengunjuk Rasa di Myanmar Tewas Tertembak Polisi
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa semua anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menghormati prinsip non-intervensi dalam menyikapi krisis politik di Myanmar, tetapi juga mendorong restorasi demokrasi di negara itu.
“Menghormati prinsip non-intervensi adalah wajib. Saya sampaikan, tidak ada satu pun negara anggota ASEAN yang memiliki intensi untuk melanggar prinsip non-intervensi,” kata Retno usai mengikuti pertemuan khusus ASEAN untuk membahas situasi politik Myanmar, Selasa (2/3).
BACA JUGA: Rezim Kudeta Myanmar Makin Jahat, Wartawan Asing pun Disikat
Namun, sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia menyeru Myanmar agar menjalankan juga prinsip serta nilai lain yang terkandung dalam Piagam ASEAN termasuk demokrasi, penghormatan terhadap HAM, pemerintahan yang baik, supremasi hukum, dan pemerintahan konstitusional.
Untuk itu, kata Retno, Indonesia akan terus mendorong restorasi demokrasi di Myanmar dengan mengutamakan keinginan dan kepentingan rakyat Myanmar.
BACA JUGA: Militer Tangkap 728 Demonstran, Pelajar Myanmar Bersumpah Terus Turun ke Jalan
Dalam hal ini, Indonesia mengedepankan penyelesaian masalah melalui dialog antara pihak-pihak yang berkonflik di Myanmar.
“Suara rakyat Myanmar harus dihormati. Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat, demokrasi juga menuntut adanya komunikasi dan dialog,” ujar Retno dalam pertemuan ASEAN yang juga dihadiri oleh menteri yang ditunjuk militer Myanmar, Wunna Maung Lwin.
Militer Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi, atas tuduhan kecurangan dalam pemilu November tahun lalu.
Suu Kyi dan sejumlah pimpinan partai pemenang, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), ditahan sampai saat ini.
Kudeta itu telah memicu unjuk rasa oleh berbagai lapisan masyarakat di Myanmar, yang menentang kekuasaan militer dan menuntut pengembalian kekuasaan kepada pemerintah sipil.
Belakangan, unjuk rasa damai berubah menjadi kerusuhan karena penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan setempat.
Berdasarkan laporan Reuters, sedikitnya 21 pengunjuk rasa telah tewas sejak kerusuhan dimulai sebulan lalu, sedangkan pihak tentara mengatakan satu polisi tewas.
Indonesia telah menyerukan penghentian kekerasan di Myanmar serta pembebasan para pimpinan politik negara itu, untuk dapat membangun kondisi kondusif bagi terlaksananya dialog. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil