Bronwyn Bishop telah mengundurkan diri sebagai Ketua DPR Australia menyusul tekanan berkelanjutan atas skandal biaya perjalanan yang menimpa dirinya.

Bronwyn telah menghadapi kritik tajam selama lebih dari tiga minggu terakhir, sejak pertama kali mengungkapkan bahwa ia telah menghabiskan lebih dari 5.000 dolar (atau setara Rp 50 juta) untuk mencarter helikopter dari Melbourne ke Geelong pada bulan November, untuk menghadiri acara penggalangan dana Partai Liberal.

BACA JUGA: Dalam 4 Hari Terakhir, 8 Gempa Terjadi di Queensland

Bronwyn Bishop telah menjadi pusat kontroversi setelah ia terjebak skandal penggunaan dana publik untuk sewa helikopter. (Foto: AAP, Alan Porritt)

Ia telah membayar kembali uang itu - ditambah 25% penalti - dan pekan lalu, ia juga telah meminta maaf atas klaim sewa helikpter tersebut

BACA JUGA: Mantan Wapres Boediono Tutup Rangkaian Peringatan 50 Tahun Indonesia Project di ANU

"Hari ini, Saya telah menulis kepada Gubernur Jenderal dan mengajukan pengunduran diri saya sebagai Ketua DPR, efektif segera," tulis perempuan, yang akan berusia 73 tahun pada Oktober, ini sebuah pernyataan.

"Tak mudah bagi saya untuk mengambil keputusan ini, namun ini karena cinta saya dan hormat saya terhadap lembaga DPR dan rakyat Australia, bahwa saya mengundurkan diri sebagai Ketua DPR,” sambungnya.

BACA JUGA: Berhubungan Seksual dengan Murid, Guru di Adelaide Dibui 10 Tahun

"Saya berharap untuk terus melayani masyarakat di wilayah Mackellar sebagai perwakilan lokal mereka, pekerjaan yang selalu menjadi tanggung jawab pertama saya di samping posisi lain yang saya duduki di Parlemen."

Pada (1/8), ia menolak untuk mengomentari laporan yang di dalamnya terdapat pengakuan dirinya mencarter pesawat senilai 6.000 dolar (atau setara Rp 60 juta) tahun lalu, untuk terbang sepanjang 160 kilometer dari Sydney ke Nowra.

Departemen Keuangan Australia, saat ini, sedang menyelidiki pengeluaran Bronwyn untuk penerbangan itu dan sejumlah klaim lainnya selama dekade terakhir.

Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, mengatakan kepada wartawan di Sydney, Pemerintahannya akan melakukan pengkajian menyeluruh atas sistem tunjangan yang selama ini diberikan.

"Yang menjadi jelas, terutama selama beberapa hari terakhir, adalah bahwa masalahnya tak terletak pada individu tertentu; masalahnya adalah sistem tunjangan secara umum," utaranya.

PM Abbott mengatakan, peninjauan itu akan dilakukan oleh mantan sekretaris Departemen Keuangan, David Tune, dan ketua Remunerasi Tribunal, John Conde, dan dirancang untuk menciptakan sistem yang "sederhana, efektif dan jelas".

"Kami perlu sebuah sistem yang memungkinkan anggota Parlemen, staf mereka, dan masyarakat, bertindak sesuai aturan dengan kemantapan dan aturan-aturan itu memenuhi harapan masyarakat," katanya dalam sebuah pernyataan.

Pemimpin Oposisi Australia, Bill Shorten, mengatakan, pengunduran diri Bronwyn Bishop "terlambat dan tak perlu disesalkan" dan meminta PM Abbott untuk mengumumkan temuan investigasi Departemen Keuangan atas kasus mantan Ketua DPR Australia itu.

"Sayangnya Tony Abbott masih tak terima bahwa Bronwyn Bishop telah melakukan sesuatu yang salah. PM Abbott telah menyalahkan sistem, tapi perilaku Bronwyn Bishop-lah yang menjadi penyebab sesungguhnya," kemukanya.

Meningkatnya skandal atas klaim biaya perjalanan yang diajukan Bronwyn Bishop telah mendorong pihak oposisi di Australia mendesaknya untuk mengundurkan diri, dan meminta anggota Parlemen independen, Andrew Wilkie dan Clive Palmer, untuk mengumumkan bahwa mereka akan menggerakkan mosi tidak percaya, keitka Parlemen kembali bersidang pada tanggal 10 Agustus.

Kemarahan publik atas pengeluaran Bronwyn Bishop telah membangkitkan kemarahan anggota Parlemen senior dari Partai Liberal. Pekan lalu, beberapa di antara mereka mengatakan, perannya sebagai Ketua DPT "tidak bisa dipertahankan" dan menyebut tindakannya "tak masuk akal".

Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan, Bronwyn Bishop sedang dalam "masa percobaan" setelah badai kritik atas sewa helikopter yang didanai pembayar pajak, seraya mengatakan klaim itu adalah "keputusan yang salah".

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sistem IT Bermasalah 600 Kasus Dugaan Pelecehan Anak Tidak Dilaporkan ke Polisi