jpnn.com - JAKARTA -- Sekretaris Pusat Kajian Trisakti Fahmi Habsyi mengatakan, kenaikan harga BBM yang diumumkan Presiden Joko Widodo semestinya didukung dengan menyiapkan jaring pengaman sosialnya, sosialisasi serta komunikasi politik yang rapi.
Apalagi, kata Fahmi, ketika harga minyak dunia turun sebenarnya tak perlu seperti dikejar-kejar setan untuk segera menaikkan BBM di dalam negeri.
BACA JUGA: Antasari Berencana Mengadu ke Jokowi
"Kita sepakat subsidi BBM harus dialihkan ke sektor yang bermanfaat, tapi ketika harga minyak dunia turun kita tidak sedang dikejar-kejar setan dan masih punya waktu siapkan social safety net-nya," kata Fahmi, Selasa (18/11) di Jakarta.
Dia mengatakan, harusnya Jokowi mensosialisasikan juga dengan baik dan melakukan berbagai persiapan. Seperti menyiapkan bus sekolah yang tersubsidi, jaminan pemerintah beli hasil petani lebih tinggi dengan subsidi BBM yang dicabut.
BACA JUGA: Gerindra Belum Mau Gunakan Hak Interpelasi
Kemudian, antisipasi kenaikan bahan pokok yang gila-gilaan di tingkat rakyat bawah agar goncangan tidak keras. Selain itu, subsidi dialihkan di level downstream. "Bangun infrastruktur is good, tapi kan perut dan rakyat di level bawah tidak bisa diminta suruh puasa dulu menunggu pelabuhan dan jalan dibangun," kritiknya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan kenaikan BBM menimbulkan penolakan sebagai imbas kekecewaan publik terhadap susuna kabinet, yang sebagian menterinya diragukan integritasnya, juga ada yang dikait-kaitkan dengan mafia migas.
BACA JUGA: Marzuki Alie: Jokowi Bikin Rakyat Tambah Miskin
Karenanya, kata Fahmi, wajar saja rakyat ragu dengan kebijakan menaikkan BBM. "Mafia migas dan roadmap tata niaga BBM belum jalan benar. Jangan-jangan ini bisikan menteri-menteri pemburu rente yang terafiliasi dengan kartel mafia minyak atau metamorfosisnya," kata Fahmi. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Janji Belum Ada yang Ditepati, Kepercayaan Rakyat Diingkari
Redaktur : Tim Redaksi