jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan bahwa visi Indonesia Emas pada 2045 atau tepat seabad kemerdekaan RI tidak boleh menjadi pepesan kosong belaka. Menurutnya, seluruh elemen bangsa harus ikut mewujudkan visi itu.
Bamsoet -panggilan kondangnya- mengatakan, masih ada 25 tahun lagi untuk mempersiapkan pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang didukung empat pilar utama. Keempat pilar itu adalah pembangunan SDM dan penguasaan iptek, perkembangan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.
BACA JUGA: Bamsoet: Indonesia Harus Tetap Semangat
"Bappenas memprediksi periode tahun 2030-2040 Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif berusia 15-64 tahun mencapai 64 persen atau sekitar 190 juta dari total penduduk yang diproyeksikan mencapai 297 juta jiwa," ujarnya saat menerima pengurus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) periode 2019-2021 di ruang kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (19/8).
Pengurus KAMMI 2019-2021 yang hadir antara lain ketua umumnya Susanto Triyogo didampingi Deni Setiadi (wakil ketua bidang internal), Jimmy Julian (wakil ketua bidang eksternal), Abdul Salam ( ketua bidang kebijakan publik), Ali Hasibuan (ketua bidang humas), serta Rizal Muharam (ketua bidang pembinaan kader).
BACA JUGA: Bambang Soesatyo Pastikan tak Ada Ruang Bagi PKI di Indonesia
Dalam kesempatan itu pula Bamsoet menegaskan, pendidikan menjadi kunci utama agar bonus demografi tersebut menjadi berkah. "Bukan malah menjadi musibah dalam menggapai visi Indonesia Emas 2045," tuturnya.
Mantan Ketua DPR RI ini juga menyoroti temuan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LAKIP) pada tahun 2011 yang mengungkapkan 50 persen pelajar setuju tindakan radikalisme, sementara 25 persen siswa menyatakan Pancasila tidak relevan lagi.
BACA JUGA: Ketua MPR RI: Hari Konstitusi Menjadi Momentum Evaluasi
Adapun pada 2017, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei yang mengungkap adanya 9,2 persen responden setuju NKRI diganti negara khilafah. Pada tahun 2019, Badan Intelijen Negara (BIN) menyatakan hampir seribu penduduk telah terpapar radikalisme, dengan kaum muda berusia 17-24 tahun berada di garis terdepan.
"Jika dibiarkan, kekuatan SDM yang menjadi modal utama mencapai visi Indonesia Emas 2045, malah akan hancur berantakan. Bukannya sukses dalam berbagai bidang, di tahun 2045 nanti kita malah masih akan disibukan dengan konflik sosial mengatasnamakan agama," katanya.
Politikus Partai Golkar itu pun menegaskan, sejak sekarang ini para kaum muda Indonesia harus menyadari bahwa tindakan radikal dan ekstrem atas nama agama tak bisa dibenarkan.
"Indonesia terlalu berharga untuk dijadikan sarana perang saudara sebagaimana yang terjadi di berbagai negara Timur Tengah," tegas Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu juga mengatakan, tantangan lain yang dihadapi kaum muda saat ini terkait sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akibat pandemi Covid-19. Tak hanya Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai saat ini pendidikan di dunia mengalami disrupsi terbesar sepanjang sejarah dengan 1,6 miliar pelajar dari 190 negara terkena dampaknya.
"PJJ membuat lahirnya masalah baru, yakni memperlebar ketimpangan akses terhadap pendidikan. Tak semua peserta didik memiliki akses terhadap internet. Jika pun memiliki akses, tak semua daerah memiliki sinyal telepon dan perangkat digital yang memadai," ulasnya.
Bamsoet menambahkan, peserta didik yang bisa menerapkan PJJ pun juga menghadapi masalah. Sebab, pembelajaran tak optimal.
"Mereka belum tentu bisa belajar optimal karena kondisi tempat tinggal maupun lingkungan keluarga yang tak kondusif. Jika dibiarkan, bukan tak mungkin kita mengalami kehilangan satu generasi akibat pandemi," pungkas Bamsoet.(eno/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Antoni