jpnn.com - JAKARTA -- Bekas Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Kamaluddin Harahap divonis empat tahun delapan bulan penjara, denda Rp 200 juta, subsider tiga bulan kurungan.
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan politikus Partai Amanat Nasional itu terbukti secara sah melakukan korupsi bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan.
BACA JUGA: Ckckck... Duit Suap untuk Damayanti Disebut dengan Istilah...
"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kamaluddin Harahap selama empat tahun dan delapan bulan denda Rp 200 juta," kata Ketua Majelis Hakim Supeno membaca amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/6).
Kamaluddin juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 1,26 miliar. Jika tidak dibayar satu bulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita. Jika setelah disita dan dilelang, harta itu tak cukup membayar uang pengganti, maka Kamaluddin diberikan pidana tambahan. "Jika tidak cukup maka dipidana penjara empat bulan," kata Supeno.
BACA JUGA: Hmmm... Perwira TNI Pembawa Upal Ternyata Pejabat di Kemenhan
Vonis Kamaluddin ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Jaksa menuntut Kamaluddin penjara tujuh tahun, denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa juga menuntutnya membayar uang pengganti Rp 1,2 miliar kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Kamaluddin didakwa menerima suap sebesar Rp 1,41 miliar secara bertahap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Duit diberikan agar Kamaluddin mengabulkan sejumlah pengajuan Gatot selaku gubernur sejak tahun 2012 hingga 2014.
BACA JUGA: Baru Masuk Usulan Aspirasi, Damayanti Sudah Minta Fee
Beberapa di antaranya, agar Kamaluddin memberikan persetujuan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2012-2015. Kemudian, agar Kamaluddin memberikan persetujuan terhadap pengesahan APBD Sumut Tahun 2014 dan 2015.
Atas vonis ini, baik jaksa maupun Kamaluddin menyatakan pikir-pikir. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Belum Diajukan Jokowi, Sudah Didukung di DPR
Redaktur : Tim Redaksi