jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan, surat tugas yang diterbitkan buat La Nyalla Mattalitti beberapa waktu lalu, hanya berisi perintah mencari partai politik yang bersedia berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung La Nyalla maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur.
Dalam surat tersebut, sama sekali tidak ada permintaan uang senilai Rp 40 miliar, apalagi hingga Rp 170 miliar seperti yang disebut La Nyalla dan sahabatnya, Tubagus Daniel Hidayat, pada konferensi pers yang digelar di Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Kamis (11/1) kemarin.
BACA JUGA: La Nyalla Diminta Hentikan Polemik Sudutkan Gerindra
"Sama sekali tak ada permintaan Rp 40 miliar dalam surat tugas Gerindra pada Mas La Nyalla," ujar Arief di Jakarta, Jumat (12/1).
Menurut Arief, sebenarnya dari awal Gerindra konsisten mengusung La Nyalla sebagai bakal calon Gubernur Jatim. Bahkan mantan Ketua Umum PSSI tersebut diizinkan memasang foto bersama Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto di sejumlah baliho.
BACA JUGA: Nyanyian La Nyalla jadi Pintu Masuk Satgas Anti-Politik Uang
"Namun, sampai surat tugas berakhir Mas La Nyalla tidak berhasil mendapatkan partai koalisi. Dalam hal ini partai besutan Pak Amien Rais (Partai Amanat Nasional)," ucapnya.
Arief tidak tahu pasti, mengapa La Nyalla tak berhasil mendapat dukungan dari PAN. Padahal setahu Arief, Amien Rais sebenarnya juga mendukung La Nyalla.
BACA JUGA: Prabowo Harus Segera Tanggapi Omongan La Nyalla
"Pak Amin itu setahu saya mengusulkan La Nyalla juga, namun Ketum PAN (Zulkifli Hasan) menolak mengusung Pak La Nyalla dengan alasan DPW PAN Jawa Timur menolak. Jadi, jelas dukungan Amien pada La Nyalla enggak dianggap oleh Ketum PAN dan DPW PAN Jatim," kata Arief.
Sementara itu terkait permintaan uang Rp 40 miliar, Arief menilai sangat wajar jika benar ada, apalagi untuk membayar para saksi yang nantinya ditugaskan di seluruh tempat pemungutan suara (TPS), pada saat pencoblosan. Karena kekuatan pasangan cagub untuk menang pilkada salah satunya para saksi. Demi menjamin tidak ada kecurangan nantinya.
"Coba sekarang dihitung, jumlah TPS di 38 kabupaten/kota di Jatim itu 68.511 TPS. Tiap TPS itu dibutuhkan tiga orang saksi. Jika untuk uang makan Rp 200 ribu/orang, maka dibutuhkan Rp 41 miliar," katanya.
Jumlah tersebut, kata Arief kemudian, masih ditambah kebutuhan untuk saksi di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten dan provinsi nantinya.
"Belum lagi untuk dana pelatihan saksi sebelum pencoblosan, itu sebesar Rp 100 ribu/orang/hari untuk 3 hari. Artinya, masih dibutuhkan dana Rp 20,5 miliar," tutur Arief.
Menurut Arief, jika memang ada permintaan Rp 40 miliar, maka artinya masih dibutuhkan dana Rp 20,5 miliar lagi dan itu yang menanggung kader Gerindra.
"Seperti pada Pilgub DKI Jakarta, seluruh kader Gerindra di Indonesia urunan untuk bantu pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno," pungkas Arief. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Antara La Nyalla, Gerindra dan Setoran Pilkada
Redaktur & Reporter : Ken Girsang