jpnn.com - JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ahmad Nawardi mengatakan, sistem pulsa listrik (token) yang diberlakukan PLN terhadap konsumen kelas bawah hanya menguntungkan industri perbankan. Karena itu, Nawardi mendesak sistem token harus dievaluasi.
"Sistem token ini lebih menguntungkan perbankan. PT PLN belum tentu juga dapat manfaat besar karena fisik token tidak diproduksi oleh PLN," kata Ahmad Nawardi, dalam diskusi "Di Balik Bisnis Pulsa PLN, Siapa Untung?", di press room DPR, Senayan Jakarta, Rabu (16/09).
BACA JUGA: Kepercayaan kepada Presiden Tentukan Pergerakan Kurs Rupiah
Bukti bahwa sistem token sangat menguntungkan bank lanjutnya, dapat dilihat dari semakin banyaknya bank yang menawarkan diri untuk ikut memproduksi pisik token.
"Kalau token merugikan bank, pasti mereka tidak berminat. Tapi karena ada untung besar, makanya bank berebut," tegas senator dari Provinsi Jawa Timur ini.
BACA JUGA: Teknologi Ini Bisa Meningkatkan Produksi dan Kualitas Garam Rakyat
Mestinya ujar Nawardi, masyarakat harus diberi pilihan untuk pembayaran listrik dan tidak memaksa pengguna listrik menggunakan sistem token.
"Sekarang karena sudah terungkap sistem token sangat merugikan masyarakat, PT PLN malah tidak mau memenuhi permintaan konsumen untuk pindah ke sistem meteran dengan alasan tidak diproduksi lagi. Sementara sistem token ini terbukti juga tipu-tipu," imbuhnya.
BACA JUGA: Pameran Ini Bisa Menjawab Kebutuhan Anda di Bidang Kelistrikan Industri
Karena PT PLN menolak penggunaan sistem meteran bagi konsumen kelas bawah, Nawardi mengajak masyarakat untuk menempuh jalur hukum agar sistem token dibatalkan dan kembali kepada sistem meteran," sarannya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Begini Cara Menteri Susi Bantu Produksi Garam Petani Lokal
Redaktur : Tim Redaksi