Tersangka, Jaksa Agung Didesak Periksa Bupati Kolaka

Jumat, 16 September 2011 – 00:35 WIB
Massa Bupati Corruption Watch (BCW) menggelar aksi demonstrasi mendesak Kejagung memeriksa Bupati Kolaka, Buhari Matta diperiksa setelah ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi pemanfaatan low grade saprolite (LGS) PT Inco di Blok Pomalaa di depan Kejagung, Jakarta, Kamis (15/9). Foto: Arwan Mannaungeng/JPNN

JAKARTA - Puluhan massa yang menamakan diri Bupati Corruption Watch (BCW) menggelar unjuk rasa di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Kamis (15/9)Aksi ini menuntut agar Bupati Kolaka, Buhari Matta yang sudah ditetapkan tersangka pada kasus pemanfaatan low grade saprolite (LGS) PT Inco di Blok Pomalaa oleh PT Kolaka Mining International segera diproses

BACA JUGA: Gubernur Akui Padat Karya Gagal Total



"Kami mendesak Kejaksaan Agung untuk segera memanggil Buhari Matta untuk segera diperiksa sebagai tersangka terkait dengan adanya tindak pidana korupsi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara," kata Koordinator BCW, Muhammad Asban saat menggelar aksi


BCW menyayangkan lambannya penanganan dugaan kasus korupsi Buhari oleh Kejagung

BACA JUGA: Insiden di Pertamina Cilacap Masih Diselidiki

Pasalnya, sejak ditetapkan tersangka 8 Juli 2011, Buhari yang juga ketua PPP Sultra belum pernah dimintai keterangan
"Kami ingin Kejagung segera memprosesnya," katanya

BACA JUGA: KPK Didesak Tangani Korupsi APBD Papua



Selain menggelar orasi yang menuntut agar Buhari segera ditahan, massa BCW juga membawa spanduk dan pamfletIsinya berupa desakan agar Buhari diperiksa dan ajakan Kolaka dibersihkan dari korupsi

Buhari ditetapkan tersangka dalam kasus Pemanfaatan LGS PT Inco di Blok Pomalaa bersama dengan Direktur PT Kolaka Mining International, Atto Sakmiwata SampetodingDalam pemanfaatan lahan ini, negara ditaksir dirugikan sekitar Rp 5 miliar

Di berbagai kesempatan, Jaksa Agung Basrief Arief belum melakukan pemeriksaan terhadap sembilan kepala daerah yang sudah ditetapkan tersangka karena belum ada surat izin pemeriksaannya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)Surat izin pemeriksaannya sendiri belum diajukan ke SBY karena masih butuh kajian dan penghitungan kerugian negara

Sembilan kepala daerah yang dimaksud Basrief itu termasuk Buhari MattaSementara delapan kepala daerah lainya masing-masing, Muhtadin Serai (Bupati Ogan Komering Ulu), Bambang Bintoro (Bupati Batang), Budiman Arifin (Bupati Bulungan), Dudung Supardi (Wakil Bupati Purwakarta), Ruhudman Harahap (Walikota Medan), Edison Seleleobaja (Bupati Kepulauan Mentawai), Awang Faroek (Gubernur Kaltim), dan Rudi Arifin (Gubernur Kalimantan Selatan)(awa/jpnn) 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Merasa Difitnah di Facebook, Walikota Lapor Polisi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler