jpnn.com - TULUNGAGUNG - Orang miskin dilarang sakit. Kalimat itu pas untuk pasien keluarga miskin (gakin) di Tulungagung. Saat ini gakin yang tidak tertampung pada jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) mungkin harus merogoh kocek sendiri ketika berobat di rumah sakit milik Pemprov Jatim.
Sebab, utang Pemkab Tulungagung di rumah sakit belum terbayar. Dana yang dianggarkan pada perubahan anggaran keuangan (PAK) tahun ini Rp 700 juta belum mampu menutupi utang tersebut.
BACA JUGA: Lima TKI Meninggal Bersamaan
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Tulungagung Gatot D.P. Purwanto menyatakan, PAK Rp 700 juta tidak cukup untuk memenuhi tunggakan pasien gakin yang berobat di rumah sakit milik provinsi. Misalnya, RS dr Soetomo, RS Saiful Anwar, RS Jiwa Malang, RS Menur di Sidoarjo, dan RS Kusta di Kediri.
Berdasar laporan rumah-rumah sakit itu, tagihan mulai April sampai Mei Rp 350 juta. Artinya, hampir separo kebutuhan anggaran yang tersedia di PAK tersedot.
BACA JUGA: Penerimaan CPNS Dibuka, Meterai 6.000 Langka
Dia melanjutkan, tagihan rumah sakit milik pemprov itu dari Juni hingga September belum dilaporkan. ''Sebenarnya, pihaknya sudah mengirim surat, tetapi belum ditanggapi,'' ucapnya di pendapa kemarin (10/9).
Dia menegaskan, sisa anggaran sekitar Rp 350 juta itu tentu tidak cukup untuk menutupi kebutuhan biaya gakin sampai September. Untuk memenuhi tunggakan gakin, dana tersebut diprediksi maksimal hanya cukup digunakan sampai Agustus.
BACA JUGA: Pelamar CPNS Membludak
Kendati demikian, Gatot melanjutkan, dinkes tidak tinggal diam. Upaya yang dilakukan, salah satunya, memperketat pengeluaran surat pernyataan miskin (SPM). Selain itu, rujukan dari RS dr Iskas harus lebih selektif.
''Jika memang benar-benar tidak bisa ditangani RSUD dr Iskak, baru bisa dirujuk ke luar kota dan SPM berlaku ketika semua prosedur dilalui. Mulai rujukan berjenjang dari puskesmas hingga rumah sakit,'' jelasnya.
Menurut dia, langkah lain yang haru sidambil ketika permintaan SPM membeludak adalah berkoordinasi dengan badan perencanaaan pembangun daerah (bappeda). (din/and/JPNN/c16/bh)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dana tak Jelas, Bawaslu Riau Ancam Mogok
Redaktur : Tim Redaksi