jpnn.com, JAKARTA - Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menghentikan narasi penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden RI.
"Jangan menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan wacana yang inkonstitusional dan berpotensi membuatnya menjadi Malin Kundang reformasi," kata Kamhar melalui layanan pesan, Jumat (11/3).
BACA JUGA: Luhut Mengeklaim Punya Data Soal Rakyat tak Tertarik Pelaksanaan Pemilu 2024
Menurut mantan aktivis HMI itu menyebut argumentasi Luhut soal rakyat tidak tertarik dengan pelaksanaan Pemilu 2024 bertentangan dengan sejumlah survei.
Kamhar mengatakan beberapa lembaga survei justru menyatakan rakyat menolak narasi penundaan pemilu seperti digulirkan beberapa elite politik.
BACA JUGA: Soal Penundaan Pemilu, Airlangga: Aspirasi Tak Boleh Ditolak
"Jadi, sebaiknya Pak LBP (Luhut Binsar Panjaitan, red) tak usah mengulang-ulang menyanyikan lagu lama yang sumbang," kata dia.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengaku menyimpan data yang menyatakan rakyat Indonesia tidak tertarik dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
BACA JUGA: Mayoritas Puas dengan Kinerja Jokowi, tetapi kok Menolak Hal ini ya?
Politikus Partai Golkar itu mengeklaim banyak rakyat yang menginginkan urusan ekonomi lebih diperhatikan pemerintah.
Rakyat, kata Luhut, tidak ingin pelaksanaan politik memunculkan kegaduhan dan membelah rakyat seperti peristiwa Pemilu 2019.
Misalnya, pesta demokrasi lima tahunan pada 2019 itu menghasilkan beragam istilah menggambarkan kubu politik tertentu seperti kecebong, kampret, dan kadrun.
Luhut mengatakan hal tersebut dalam sebuah wawancara yang tayang di YouTube akun Deddy Corbuzier seperti dikutip pada Jumat (11/3).
"Kalau menengah bawah itu pokoknya pengen tenang, bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin," kata Luhut di YouTube akun Deddy Corbuzier.
Luhut mengungkapkan data yang dikantonginya juga menyebut rakyat Indonesia saat ini merasa dalam keadaan susah akibat pandemi Covid-19.
Namun, rakyat tidak sudi anggaran Rp 110 triliun dihamburkan demi menyelenggarakan Pemilu 2024 yang digelar secara serentak.
Alumnus Akabri 1970 itu bahkan mengeklaim data rakyat yang tidak tertarik dengan pelaksanaan Pemilu 2024 berasal dari beberapa parpol.
"Nah, ini ceruk orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada yang di Partai Gerindra, ada yang di PDIP ada yang di PKB, Golkar, kan, di mana-mana ceruk ini. Ya, nanti dilihat mana yang mau dengar suara kami," beber Luhut. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Survei Soal Penundaan Pemilu 2024, Begini Sikap Mayoritas Responden
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan