jpnn.com, JAKARTA - The Habibie Center menggelar Habibie Democracy Forum di Sasono Mulyo Ballroom, Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat pada 12 dan 13 November 2024.
Bertema 'Memperkuat Ketahanan Demokrasi: Memajukan Governansi Inklusif dan Partisipasi Warga Negara yang Bermakna', forum itu menjadi wadah strategis untuk membahas tantangan, peluang, dan masa depan demokrasi di Indonesia.
BACA JUGA: The Habibie Center Beri Rekomendasi Pencegahan Stunting
Prof. Dewi Fortuna Anwar dalam sambutannya menyoroti visi The Habibie Center, yang selama 25 tahun terus konsisten melanjutkan cita-cita Prof. B.J. Habibie untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Dia mengatakan forum itu diharapkan menjadi sarana penting dalam memperkuat ketahanan demokrasi, terutama dalam menghadapi fenomena democratic backsliding yang terjadi baik di Indonesia maupun secara global.
BACA JUGA: Bawaslu Ingatkan Politisasi SARA Rusak Tatanan Demokrasi
Sebab, Freedom House, Varieties of Democracy, dan Economist Intelligence Unit mencatat ada peningkatan ancaman otokrasi global dan melemahnya nilai-nilai demokratis.
"Termasuk penurunan kebebasan berpendapat dan kriminalisasi terhadap aktivis di Indonesia," ungkap Prof. Dewi.
Menurut, Prof. Dewi, untuk menghadapi tantangan itu ketahanan demokrasi yang kuat diperlukan melalui penguatan lembaga-lembaga demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan akuntabel.
Dia menekankan bahwa Habibie Democracy Forum 2024 mengangkat tema ketahanan demokrasi dengan menekankan pentingnya peran masyarakat sipil, media, dan lembaga pemikir (think-tank) dalam memastikan transparansi pemerintahan dan mendorong partisipasi aktif warga negara, khususnya generasi muda.
Dalam sambutan mewakili keluarga Habibie, Nadia Habibie menyampaikan penghormatan atas nilai-nilai demokrasi yang diwariskan oleh B. J. Habibie.
"Bagi Eyang Habibie, demokrasi adalah cara hidup yang menjunjung tinggi partisipasi semua warga tanpa memandang latar belakang," kata Nadia.
Keluarga besar Habibie berkomitmen menjaga visi B. J. Habibie untuk Indonesia yang desentralistik, inklusif, dan partisipatif, di mana setiap warga memiliki suara dalam menentukan masa depan bangsa.
Agenda Habibie Democracy Forum 2024 dibuka dengan pidato kebangsaan dari Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2019–2024).
Prof. Mahfud MD menyoroti pentingnya Indonesia tetap berlandaskan konstitusi dan demokrasi sebagai fondasi negara yang merdeka.
Menurutnya, pemilu adalah mekanisme utama untuk mendistribusikan kekuasaan sesuai aspirasi rakyat, namun demokrasi dan hukum di Indonesia saat ini hanya berjalan secara prosedural dan kehilangan maknanya. Ia mengingatkan bahwa demokrasi tanpa hukum bisa berujung anarki, dan hukum tanpa demokrasi menjadi kedzaliman.
Menurut Mahfud, yang dibutuhkan bukan sekadar pembentukan peraturan baru, tetapi penegakan hukum yang kuat. Penegakan hukum yang baik berpotensi memperbaiki sekitar 44 persen dari aset negara yang bermasalah.
Adapun acara dilanjutkan dengan Panel Kebangsaan yang mengangkat tema “Desentralisasi, Governansi Inklusif, dan Partisipasi Warga Negara yang Bermakna untuk Pemberdayaan Masyarakat”.
Diskusi panel diisi oleh sejumlah tokoh ahli, yaitu Bivitri Susanti, S.H., L.L.M. (Anggota Pokja Reformasi Perundang-Undangan TPRH), Julian Aldrin Pasha, M.A., Ph.D. (Ketua Institut untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, The Habibie Center), Fiona Wiputri (Manajer Multimedia, Konde.co), Sandrayati Moniaga, S.H. (Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2012–2022).
Panel ini dipimpin oleh Prof. Dr. Firman Noor, M.A. (Hons), Peneliti Senior Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Associate Fellow The Habibie Center, dengan penutup sesi oleh Dr. Denis Suarsana, Direktur Indonesia dan Timor Leste, Konrad-Adenauer-Foundation (KAS).(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul