jpnn.com, JAKARTA - Peran serta masyarakat dinilai menjadi penting dalam perumusan kebijakan publik.
Namun, keterbatasan akses dan wadah, masih menjadi kendala belum maksimalnya masyrakat dalam perumusan kebijakan publik.
BACA JUGA: Polda Banten Terima Predikat Terbaik Kepuasan Pelayanan Publik
Hal tersebut merujuk Lingkar Survei Indonesia (2021) dan Indikator Politik Indonesia (2021) yang menyebutkan jumlah masyarakat Indonesia yang mengasosiasikan diri dengan partai politik hanya berkisar di 9-11 persen.
Di sisi lain, ruang strategis bagi publik dan berbagai aktor komunitas atau organisasi yang telah berpartisipasi dalam menyuarakan kebijakan publik masih cukup terbatas.
BACA JUGA: Ria Ricis Bongkar Kebiasaan yang Jarang Diketahui Publik
Kombinasi antara kepuasan publik yang rendah dan terminologi rumit yang melekat dalam praktik kebijakan publik dapat mempersulit banyak orang untuk memiliki pemahaman yang memadai dalam mengkritik proses pembuatan dan keluaran kebijakan dengan baik.
Situasi ini juga menghambat lebih banyak orang untuk memiliki peranan, berpartisipasi aktif sebagai subjek kebijakan.
BACA JUGA: Polemik UU Cipta Kerja, DPR Dinilai Sudah Buka Ruang Partisipasi Publik
"Tantangan ini menjadi fokus kami, Think Policy, untuk dijawab melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan jaringan serta membangun jembatan interaksi dengan pembuat kebijakan. Di luar ekspektasi kami, di awal kehadiran Think Policy secara organik di media sosial, kami mendapat penerimaan luar biasa terutama generasi muda," kata CEO & Co-Founder Think Policy Indonesia Andhyta F Utami dalam diskusi secara virtual, Selasa (30/11).
Guna memfasilitasi wadah kolaborasi pegiat kebijakan lebih luas, Think Policy Indonesia menyelenggarakan Policy Fest 2021 pada 11-12 Desember 2021 sebagai ruang strategis untuk mendorong kapasitas dan partisipasi publik dalam kebijakan publik.
Mengusung visi 'Breaking the Boundaries of Indonesian Public Policy', kegiatan Policy Fest 2021 bertujuan menjembatani kolaborasi lintas sektor untuk menembus batasan serta tantangan terkait praktik kebijakan publik di Indonesia.
“Masalah dunia kita makin kompleks, tidak mungkin pembuat kebijakan sendirian yang kita harapkan memikirkannya. Tak hanya partisipasi publik, kebijakan publik pun harus disusun dengan berbasis pada data dan bukti (evidence) yang dikumpulkan oleh seluruh pihak untuk memastikan kebijakan tersebut akurat, tepat, dan menjawab pokok masalahnya," jelas Menteri Keuangan Republik Indonesia periode 2013 - 2014, Chatib Basri yang menjadi nara sumber dalam diskusi tersebut.
Pria yang juga selaku Patron Think Policy itu berharap kepada Think Policy Indonesia melalui berbagai kegiatannya, seperti Policy Fest, agar terus konsisten menjadi wadah edukasi bagi publik dan menjadi mitra strategis Pemerintah dalam mendorong peningkatan kapasitas dan partisipasi publik dalam proses kebijakan publik.
Chatib percaya sekat antarsektor adalah salah satu permasalahan mendasar dalam dunia kebijakan publik di Indonesia.
Oleh karena itu, Think Policy secara proaktif harus terus membangun dan menjaga kerjasama yang telah terjalin dengan berbagai badan pemerintahan dalam edukasi kebijakan publik.
"Termasuk koneksi ke partai politik sebagai wadah kaderisasi dan aspirasi langsung di dalam proses pembuatan kebijakan publik di Indonesia," jelasnya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil