jpnn.com, JAKARTA - Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, tidak ada dasar kuat untuk mengangkat honorer K2 menjadi CPNS.
"Kalau mau demo itu hak honorer K2. Kami tidak bisa memenuhi permintaan honorer K2 karena dasar hukumnya tidak ada," kata Herman kepada JPNN, Sabtu (7/10).
BACA JUGA: Tingkat Kelulusan Formasi Penjaga Lapas di Bawah Standar
Menurut Herman, sejauh ini belum ada perkembangan apa-apa tentang revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
Apalagi, internal pemerintah belum membahas soal revisi UU tersebut.
BACA JUGA: Honorer K2 di Daerah Pedalaman Digaji Rp 150 Ribu per Bulan
“Ini masih sibuk urus penerimaan CPNS pelamar umum," ucap Herman.
Sementara itu, Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, demonstrasi besar-besaran akan digelar bila tidak ada tanda-tanda keseriusan pemerintah membahas revisi UU ASN.
BACA JUGA: Honorer K2: Jangan Larang Kami Demo Besar-besaran
Menurut dia, pemerintah seharunya mendukung upaya Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menjalankan surat presiden (surpres).
"Surpres kan sudah ada dan perintahnya jelas. Bagaimana Baleg bisa membahas kalau pemerintah nggak mau. Kami masih menunggu niat baik pemerintah. Kalau nggak ada perkembangan, rencana aksi tetap jalan bulan ini juga," tegasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Rencana Honorer K2 Jika Demo 15 Oktober Gagal Beri Hasil
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad