jpnn.com - JAKARTA - Pemilu tinggal tujuh hari lagi. Penelitian Center for International Relations Studies Universitas Indonesia menemukan indikasi oknum aparat keamanan terlibat dan berpihak dalam pemilu.
"Pada dasarnya, tidak ada pemilu yang suci , bahkan di negara se maju Amerika Serikat sekalipun," ujar Edy Prasetyono Phd, peneliti UI dalam seminar Manipulasi Pemilu, Pelanggaran Elektoral dan Aparat Keamanan di Fisip UI Depok hari ini (01/04).
BACA JUGA: Parpol Tak Tertib Laporkan Dana Kampanye, KPU Ogah Disalahkan
Menurut Edy, tidak ada jaminan oknum TNI secara perorangan tidak bermain dalam pemilu. "Memang secara institusi TNI menyatakan netral, tapi publik harus mengawasai jangan sampai ada deal deal perorangan di lapangan," katanya.
Dari penelitian tim CIRES UI melalui metode Focus Group Discussion, responden yang tentara mengakui, praktik praktik curang bisa saja terjadi.
BACA JUGA: 2013, Penempatan TKI Capai 512.168
"Terutama di daerah yang terpencil dan bekas daerah konflik,"kata Edy yang juga dosen Fisip UI itu.
Jika praktik itu tak diawasi, lanjutnya, yang rugi justru TNI sendiri. "Kita ingatkan ini agar TNI tetap solid, dalam satu barisan," katanya.
BACA JUGA: TNI AD Minta NU Pelopori Pemilu Damai
Peneliti lainnya, Dr Hariyadi Wirawan mengingatkan aparat intelijen untuk tidak tergoda berpihak dalam pemilu.
"Di era Orba, intel BAKIN jelas terlibat memenangkan Golkar. Bahkan sebelum pemilu angka suaranya sudah tahu,"katanya.
Pengawasan terhadap personel perorangan di BIN tak cukup mengandalkan inspektorat atau pengawas internal. "Mereka ini terbiasa beraksi secara rahasia dan tertutup. Masyarakat dan media lah yang harus peka," kata dosen S2 Kajian Intelijen UI itu.
Penghitungan suara menggunakan IT, kata Hariyadi, juga rawan diserang oleh intelijen hitam. "Sekali lagi, yang mengkhawatirkan adalah perilaku oknum atau mantan anggota intelijen yang sudah tak lagi berdinas," katanya.
Partai politik seharusnya tak lagi bermain api dengan melibatkan aparat keamanan baik itu TNI , Polri maupun BIN. "Masyarakat dan media harus membuat pagar api, agar parpol tak membajak aparat keamanan. Jika tidak, demokrasi kita mundur ke era Orba,"kata Hariyadi. (mas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Kementerian Buka Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
Redaktur : Tim Redaksi