jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengungkapkan, isu agama yang menguat saat Pilkada DKI Jakarta tidak bisa diterapkan di daerah lain. Di Jakarta bisa terjadi karena melihat figur calon kepala daerahnya.
"Di Jakarta isu ini sangat kuat apalagi muncul aksi 411 dan 212. Pengaruhnya sangat kuat, bahkan sampai sekarang pun masih kuat," kata Mba Wiwiek, sapaan akrabnya di Jakarta, Senin (8/1).
BACA JUGA: Pak Gatot, Please Jangan Turun Level Ikut Pilgub Jateng
Masih kuatnya pengaruh aksi 411 dan 212 membuat parpol sangat hati-hati menetapkan calon kada yang akan diusung.
"Isu agama dan SARA memang tidak layak lagi di Pilkada 2018. Namun, peluang ke situ tetap ada walaupun kecil, disesuaikan dengan tokoh yang diusung," tandasnya.
BACA JUGA: 3 Tokoh Besar yang Bermain, Jokowi Tidak Termasuk
Dia mencontohkan pasangan calon gubernur dan cawagub Jawa Barat TB Hasanuddin-Anton Charliyan yang diusung PDIP.
Tidak serta merta isu agama bisa dimainkan meski Anton saat masih menjabat kapolda Jabar pernah “berseteru” dengan Imam Besar FPI Habib Rizieq.
BACA JUGA: Tolong, Jangan Gunakan Isu Agama di Pilpres 2019!
Namun, menurut Mba Wiwiek, perkawinan jendeal TNI-Polri itu bisa jadi kelemahan. Sebab, banyak masyarakat Jabar kurang mengenal cawagubnya yang pernah menjabat kapolda.
"Dulu posisi Kapolda itu sangat dikenal masyarakat (saat Polri masih menyatu dengan ABRI, red). Dengan adanya reformasi posisi itu berubah sehingga posisi Kapolda kurang populer di kalangan masyarakat," bebernya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembahasan RUU Pemilu Alot karena Setiap Parpol Punya Kepentingan
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad