JAKARTA - Masyarakat ekonomi Asean (MEA) memicu perbankan pelat merah untuk menggenjot penggunaan uang elektronik (e-money). Saat ini, tiga bank BUMN bersinergi memperluas pasar e-money di alat transportasi publik.
Tiga bank itu adalah Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Kartu prabayar Mandiri E-Money, BRIZZI, dan BNI Tapcash dapat digunakan sebagai pembayaran tiket kereta di commuter line Jabodetabek.
Direktur Konsumer dan Ritel BNI Darmadi Sutanto mengatakan, kerjasama di KCJ tersebut diharapkan dapat membantu program less cash society (LCS) yang tengah dikampanyekan Bank Indonesia (BI).
"Transportasi publik sebetulnya makin didorong untuk penerapan single card. Selain kereta juga di alat transportasi lain seperti bus," jelas Darmadi kemarin (16/6).
Transaksi e-ticketing ditargetkan mencapai 240 ribu per hari. Atau hampir 50 persen dari total transaksi commuter line jabodetabek yang mencapai 600 ribu transaksi per hari.
Direktur Eksekutif Sistem Pembayaran BI Rosmaya Hadi mengatakan, pihaknya kini tengah gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih banyak menggunakan uang elektronik. Hal ini dilakukan dengan menyiapkan program less cash society untuk diujicoba di sejumlah kota di Indonesia.
BACA JUGA: Avnet Ditunjuk jadi Distributor Eksklusif Produk HP
"Uji coba non cash tersebut utamanya kami fokuskan ke perguruan tinggi dan sektor transportasi," ungkapnya dalam peluncuran kerja sama e-ticketing antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) Commuter Jabodetabek, kemarin (16/8).
Rencananya ada sembilan kota yang menjadi target sosialisasi pada bulan September 2014 mendatang. Di antaranya Jakarta, Medan, Palembang, Padang, Bali, Surabaya, Semarang, Makassar, dan Banjarmasin. Untuk tahap awal, sosialisasi dilakukan dengan menerapkan sistem pembayaran biaya pendidikan dalam bentuk non tunai.
Menurut dia, pengurangan penggunaan uang dalam bentuk tunai ini dilakukan sebagai persiapan menghadapi MEA yang bakal berlangsung tahun depan.
"Kita akan mudah melihat ke mana aliran penggunaan uang non cash dalam jumlah kecil. Selain itu juga tak perlu terlalu banyak mencetak uang kecil. Karena itu kami membutuhkan partisipasi perbankan," terangnya. (gal/agm)
BACA JUGA: Komisi V DPR Minta Anggaran Perumahan Swadaya tak Dipangkas
BACA JUGA: Kemenpera Kecewa PPN Rumah Bersubsidi Dihapus
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lindungi Pengusaha Domestik, Jokowi Bakal Hambat Asing dengan Kebijakan
Redaktur : Tim Redaksi