jpnn.com - JAKARTA - Meski banyak kalangan menyebut perekonomian nasional saat ini makin terperosok dan rupiah kian anjlok, namun optimisme tetap muncul. Setidaknya, tiga pejabat tinggi yang berkaitan langsung dengan ekonomi masih mengantongi optimisme bahwa kondisi ekonomi di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tetap akan membaik.
Ketiga pejabat itu adalah Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardoto, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Mereka menyampaikan optimismenya saat menghadiri dialog bertema ”Peluang dan Tantangan Ekonomi Indonesia Sekarang dan 2016" yang digelar organisasi sayap PDI Perjuangan, Taruna Merah Putih (TMP) di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/8).
BACA JUGA: Kurtubi: Kita Butuh Lebih 35.000 MW
Wamenkeu Mardiasmo mengatakan, kebijakan pemerintah dalam RAPBN 2016 adalah memperbesar dana pembangunan di daerah dan perdesaan. Namun, katanya, realisasi anggaran itu juga tergantung pada pemerintah daerah.
Guru besar ilmu ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) itu lantas mengajak masyarakat untuk cermat dalam memilih kepala daerah. Sebab, ada dana Rp 270 triliun untuk daerah yang belum terserap.
BACA JUGA: Politikus PKS: Rupiah Terlibas Usai Jokowi Pidato
“Takutnya itu nanti diserap saat mau pilkada. Maka ini harus dijaga supaya demokrasi dijaga amanahnya,” ujarnya.
Selain itu pemerintah juga berupaya menambah pendapatan negara dari sektor pajak. Namun, katanya, pemerintah tak mau upaya menggenjot penerimaan pajak itu justru menjadi hambatan bagi pengusaha.
BACA JUGA: Lion Air Group Datangkan Pesawat Boeing Ke-150
Mardiasmo mantas menyinggung kebijakan tax amnesty yang saat ini tengah dibahas untung ruginya. "Kita akan usahakan dengan RUU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan, red) itu adanya tax amnesty," kata Mardiasmo yang hadir di dialog itu untuk mewakili Menkeu Bambang Brodjonegoro.
Bahkan pemerintah memberikan subsidi suku bunga kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Bunga kredit untuk UMKM yang awalnya 21-23 persen, dipangkas menjadi 12 persen. “Tahun depan diharapkan turun menjadi sembilan persen,” katanya.
Sedangkan Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, ada faktor global dan domestik yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Yakni kebijakan keuangan Amerika Serikat dan melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Sedangkan dari dalam negeri ada faktor inflasi akibat pemangkasan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM).
Namun, mantan direktur utama Bank Mandiri itu melihat pemerintah sudah melakukan langkah cepat. Misalnya, mengalihkan subsidi BBM ke sektor infrastruktur.
"Lebih membanggakan lagi ketika anggaran infrastruktur naik ketika pemerintahan baru. Maka bagi saya kebijakan tambah dana infrastruktur itu baik,” katanya.
Hanya saja, lanjutnya, yang perlu dilakukan adalah mengubah negara berbasis impor dan konsumsi menjadi produsen barang jadi tak tak lagi mengekspor bahan mentah. “ Tentu ini butuh waktu," ujarnya.
Agus juga mencermati eksekusi APBN Perubahan 2015 yang menurutnya masih bisa digenjot. Misalnya, masih ada Rp 270 triliun dana transfer daerah belum bisa disalurkan.
Agus justru melihat ada insentif untuk memacu ekonomi. “Pada saat sekarang ini bunga UMKM akan diturunkan terus sampai nanti sembilan persen. Bagi kami itu langkah objektif,” katanya.
Suara senada disampaikan Muliaman. Menurutnya, hal yang harus didorong adalah pengembangan sektor UMKM yang selama ini dikenal tahan krisis.
Muliaman menambahkan, OJK akan mendorong upaya akses permodalan bagi pengusaha pemula. Caranya adalah dengan menyediakan modal patungan atau yang bisa diakses oleh pengusaha pemula.
“Kiita perlu komitmen besar untuk membangun industri modal ventura, terutama demi mendorong industri kreatif, yang berbasis teknologi, atau yang punya kebaikan," jelasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tolak Angin Sangat Sangat Sangat Aman
Redaktur : Tim Redaksi