Tiga Petugas DKP Berkeluh Kesah ke DPD

SEKUPANG  - Kepala dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan, dan Kehutanan (KP2K) Batam, Suhartini beserta tiga orang petugas DKP yang baru dibebaskan dari polisi Malaysia ,menyampaikan keluh kesah tentang minimnya sarana dan prasarana untuk mengamankan batas wilayah perairan Kepulauan Riau (Kepri)Keluh kesah tersebut disampaikan pada anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) asal Kepri, Jasarmen Purba, saat mengunjungi dinas KP2k Batam.

Suhartini menjelaskan keluh kesahnya pada Jasarmen, bahwa pembahasan tentang kejelasan batas wilayah kedaulatan perairan Indonesia khususnya Kepri dengan Malaysia sampai saat ini menurut kementerian kelautan dan kementerian luar negeri belum ada kepastian yang jelas dan masih menggantung

BACA JUGA: Kebakaran Saat Sahur, 63 Jiwa Kehilangan Rumah

"Gimana kita mau mengamankan batas wilayah sendiri, sedangkan kepastian batasnya, pemerintah pusat sampai saat ini belum ada pengambilan sikap yang jelas tentang batas wilayah tersebutJadi mana yang harus di amankan batasnya ," ujarnya.

Saat ini, Suhartini, mengatakan wilayah perairan Kepri paling sering terjadi Ilegal fishing, dan pelanggaran batas wilayah laut

BACA JUGA: Serahkan Lampu Super Hemat

"Meskipun kita melakukan patroli berkali kali dengan puluhan personel pun kalau tak dilengkapi fasilitas pengamanan seperti senapan dan kapal yang memadai kekalahan dan kelemahan akan tetap berpihak pada kita, sedangkan negara tetangga yang kita awasi fasilitas keamanannya sangat memadai lebih jauh dari kita," imbuh Suhartini.

Sedangkan tiga pegawai DKP yang kemarin dibebaskan dari kepolisian perairan Malaysia, Erwan, Asriadi, dan Seivo Grevo Wawengkang, mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan hanya untuk menjaga wilayah kedaulatan RI khususnya Kepri dan menjalankan tugas sesuai surat perintah dari Stasiun Pengawasan Pontianak.

"Saya minta agar koordinasi antara pihak terkait seperti Angkatan laut, polisi air, Bea cukai, dan dinas pernubungan lebih dipererat dan kompakPasalnya kalau ada masalah diperairan bisa langsung saling membantu untuk satu tujuan menjaga batas wilayah RI," ujar Seivo.

Seivo dan Suhartini, memberi usulan pada Jasarmen, untuk di sampaikan ke pusat seperti kementerian kelautan agar petugas patroli yang akan mengamankan batas wilayah RI dibekali dengan persenjataan yang memadai guna menjaga diri dari negara lain yang akan memasuki wilayah RI tanpa ijin.

"Kalau bisa, saya berharap pada DPD RI untuk bisa menyampaikan permasalahan tersebut dan menambah anggaran kelautan khususnya Kepri yang letak geografisnya sangat rawan dilanggar dan disusupi oleh negara lain untuk perlengkapan fasilitas pendukung keamanan dalam berpatroli dan pengadaan kapal yang lebih layak di batas wilayah perairan RI," ujar Seivo dan Suhartini.

Setelah mendengarkan keluhan dan dan harapan dari Kadis KP2K dan tiga pegawai DKP tersebut, Jasarmen, mengatakan akan mengusulkan anggaran kelautan khusus Kepri minta dinaikkan untuk pengawasan bersama dengan DPR RI.

"Sebenarnya DPD dan DPR RI sepakat memberi deadline seandainya tiga pegawai DKP tidak dibebaskan sampai 17 Agustus kemarin, akan turun langsung ke Johor menyelesaikan dan mempertanyakan apa sih maunya Malaysia," terang Jasarmen

BACA JUGA: Menjelang Lebaran, Polisi Awasi Pemulangan TKI Ilegal

Jasarmen, melihat pihak Malaysia, sudah melanggar tiga poin seperti pelanggaran batas wilayah, Ilegal fishing, dan peletusan sejata api"Padahal dari pihak kita tidak ada perlawanan sama sekali dan saya menyatakan prihatin," ujarnya.

Ditanya jasarmen, trauma tak untuk melakukan patroli diperairan tersebut, tiga pegawai DKP mengatakan tidak dan masih berani asalkan fasilitas pendukung keamanan dilengkapi"Kalau modal berani sih ada, tapi bila tak ada perlengkapan pengamanan sama saja bohong dan siapapun pasti sama jawabannya dengan kami," ujar Seivo(cr6)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Aktivis Banyuwangi Nantang Perang