JAKARTA - Usulan hak Angket Mafia Pajak kembali diajukanTiga Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Pramono Anung, dan Anis Matta ikut bergabung membubuhkan tandatangan dukungan beserta 111 anggota dewan lintas fraksi lainnya
BACA JUGA: Kemenangan Jago Demokrat di Batam Dikuatkan MK
Satu-satunya fraksi yang tidak satupun anggotanya ikut mendukung adalah Fraksi Partai Demokrat.Kemarin, perwakilan pengusul resmi mengajukan untuk kedua kalinya usulan pengajuan angket tersebut ke pimpinan DPR
"Saya tidak akan menggunakan hak ini kalau tidak dalam keadaan darurat," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, saat menerima rombongan perwakilan pengusul, di ruangannya, komplek parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (2/2)
BACA JUGA: Adik Gus Dur Berterima Kasih ke Muhaimim
Menurut dia, angket terkait mafia pajak mendesak ditandangani karena penegak hukum terkesan lambat mengusut persoalan ini"Saya harap setelah ini, Pak Anis Matta dan Pramono Anung ikut menandatangani, karena Pak Marzuki (ketua DPR, Red) dan Pak Taufik (wakil ketua DPR, Red) sepertinya sudah geleng-geleng," imbuh ketua DPP Partai Golkar tersebut
BACA JUGA: PDIP, Hanura, PKB Tolak Pemilihan Gubernur DIY
Dia pun kemudian ikut membubuhkan tandatangan di lembar usulanSetelah mengunjungi ruang kerja Priyo, rombongan memang bergerak ke ruangan Pramono AnungSaat disodori, mantan sekjen DPP PDI Perjuangan itu langsung bergabung pula memberikan tandatangannya
Hal yang sama juga dilakukan Anis Matta yang mendapat giliran selanjutnyaSekjen DPP PKS itu langsung mengambil pena untuk membubuhkan tandatangannyaDi saat yang sama, dia menegaskan, bahwa sikap PKS akan bulat mendukung angket mafia pajak"Kami konsiten dan tidak akan terpengaruh sikap partai lain," tegas Anis.
Seperti prosedur umumnya, usulan tersebut akan dibahas dalam rapat pimpinanSelanjutnya, usulan akan diagendakan ke Bamus untuk diputuskan akan diambil keputusan diterima atau tidak menjadi hak DPR di sidang paripurna"Akan kami bahas sesegera mungkin," tandas Anis.
Selain Fraksi PKS (57 kursi) yang telah menyatakan akan mendukung penuh, beberapa fraksi lain juga sudah memberikan komitmen yang samaYaitu, Fraksi Partai Golkar (106 kursi), Fraksi PDIP (94 kursi), Fraksi Partai Gerindra (26 kursi), dan Fraksi Partai Hanura (17 kursi)
Jika digabung total kursi pendukung hak yang selangkah lagi mengarah pada hak menyatakan pendapat dan berakhir pada impeachment tersebut adalah 300 kursiAtau, lebih dari separuh total 560 kursi di DPR.
Di luar Golkar dan PKS, dalam draf usulan yang disampaikan ke pimpinan dewan, tiga anggota fraksi partai koalisi pemerintahan (PAN, PPP, dan PKB) hanya menyumbang anggotanyaMasing-masing, yaitu PAN (1 orang), PPP (2 orang), dan PKB (1 orang).
"Saya di sini bukan atas nama fraksi, tapi sebagai pribadi," ujar salah satu pengusul dari PPP Ahmad YaniDia menyatakan, hingga saat ini, belum ada putusan fraksi atau partai untuk mendukung atau menolak hak tersebut"Tapi, kelihatannya bakal bulat lagi seperti Century dulu," imbuh anggota Komisi III tersebut
Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah menyatakan kekecewaannya atas keterlibatan partai-partai koalisi di dalam usulan hak angket mafia pajak tersebutTerutama, kepada Golkar dan PKS yang menyatakan mendukung penuh
"Dari segi letak, kami tentu tidak ikut mengajukanDan dari segi etis, Golkar dan PKS harusnya tak ikut juga mengajukanKami tentu kecewa, hal ini akan kami bicarakan di Setgab," kata Jafar.
Ketua DPP Partai Demokrat itu menambahkan, pihaknya tentu akan memberikan warning, atau bahkan hingga peringatan keras kepada partai-partai pendukung pemerintah yang bergabung di dalam usulan hak angket"Termasuk, Golkar dan PKS yang ikut mengusulkan hak angket ini," imbuh Jafar(dyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Muhaimin Copot Adik Gus Dur dari Pengurus PKB
Redaktur : Tim Redaksi