jpnn.com - JAKARTA - ICW menduga ada keterlibatan legislatif dalam dugaan korupsi pengadaan UPS, printer tiga dimensi dan proyek buku enam judul di APBD DKI 2014. Pasalnya, mata anggaran ketiga proyek tersebut merupakan usulan dari DPRD DKI.
Koordinator ICW Febri Hendri mengatakan, temuan ini bermula ketika pihaknya membandingkan APBD DKI 2015 versi DPRD dengan APBD 2014. Berdasarkan penelusuran itu ditemukan adanya mata anggaran yang berulang.
BACA JUGA: Nggak Pernah Dibersihin, JPO dan Halte di Jakarta Parah
"Mata anggaran itu kembali diusulkan oleh anggota DPRD. Setelah ditelusuri lagi ternyata pengadaanya terindikasi korupsi," kata Febri di gedung KPK, Kamis (26/3).
Dia mencontohkan, pengadaan buku enam judul yang terdapat di dalam APBD 2014. Mata anggaran yang sama muncul kembali di APBD 2015 versi DPRD dengan perbedaan hanya di tiga judul buku saja.
BACA JUGA: Pemprov DKI ‎Akan Ajukan Revisi UU Lalu Lintas
Selain itu, lanjutnya, penulis buku-buku tersebut ternyata adalah seorang anggota DPRD DKI periode 2014-2019. Namun sayang Febri tidak menyebutkan nama anggota DPRD yang dimaksud maupun asal partainya.
"Penulisnya waktu pengadaan tahun 2014 belum jadi anggota DPRD, tapi sekarang dia masuk. Di APBD versi DPRD juga ada pengadaan yang sama anggarannya mencapai sekitar Rp 30 miliar, penulisnya juga sama," ujar Febri.
BACA JUGA: Perjelas Calon Tersangka Proyek UPS, Mabes Polri Siapkan Gelar Perkara
Setelah ditelusuri lebih lanjut, ICW menemukan ternyata proses lelang proyek ini juga bermasalah. Menurut Febri, pejabat pembuat komitmen (PPK) bersekongkol dengan distributor dan peserta lelang untuk menentukan harga perkiraan sendiri (HPS).
"Nilai HPS diduga telah di-markup setinggi mungkin sehingga menguntungkan distributor dan pemenang lelang," terangnya.
Sejauh ini, Hendri akui bahwa pihaknya belum menemukan keterkaitan antara perusahaan pemenang tender dengan anggota dewan. Namun, dia pastikan ICW akan terus menelusuri hal tersebut.
Lebih lanjut dikatakannya, temuan yang ada saat ini sudah memperlihatkan bahwa mata anggaran yang diusulkan DPRD memiliki potensi masalah yang besar. Karenanya, Febri berharap KPK memberi perhatian lebih terhadap hal ini.
"ICW mendesak KPK memperluas penelusuran kasus dugaan korupsi APBD lain, terutama mata anggaran yang diajukan DPRD melalui pokir (pokok pikiran)," pungkasnya.
ICW melaporkan dugaan korupsi anggaran tiga proyek pengadaan di APBD 2014. Ketiga proyek itu adalah pengadaan UPS, printer tiga dimensi dan enam judul buku.
Kerugian negara terkait korupsi tiga proyek itu diduga mencapai Rp 277,9 miliar. Rinciannya, untuk proyek pengadaan enam judul buku kerugian sebesar Rp 2,1 miliar, UPS Rp 186,4 miliar dan printer tiga dimensi sebesar 89,4 miliar. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Derek Parkir Liar, DKI Dapat Rp 1 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi