Tikus di Proyek Infrastruktur Harus Disikat

JAKARTA – Aparat hukum diminta cepat menindak para pelaku tindak penyelewengan dana pembangunan proyek-royek infrastruktur, yang disinyalir banyak terjadi di daerahAnggota Komisi V DPR Ali Wongso Sinaga mengatakan, tindakan tegas diperlukan agar ke depan tidak ada lagi penyelewengan anggaran dalam proyek-proyek yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat

BACA JUGA: Jabatan Kapolres Dihargai Lebih Rp 100 Juta

"Kemampuan aparat penegak hukum harus ditingkatkanKinerjnya harus cepat untuk menangkap tikus-tikus, agar tindak korupsi yang lebih besar lagi bisa dicegah," ujar Ali Wongso, anggota DPR dari Sumut yang duduk di komisi DPR yang membidangi masalah infrastruktur itu kepada JPNN di Jakarta, Minggu (27/6)

BACA JUGA: Kerap Dipusingkan Agenda dari Pusat yang Berubah-ubah

Dia menjelaskan, sebagai wakil rakyat dirinya berupaya memperjuangkan agar dana-dana pembangunan infrastruktur di daerah terus ditambah setiap tahunnyaPasalnya, selain untuk pembangunan infrastruktur itu sendiri, proyek-proyek di daerah juga bisa menyerap tenaga kerja lokal

BACA JUGA: ICW : Calon Kapolri Tak Punya Figur Anti Korupsi

Ditanya apakah akan minta kucuran dana pusat untuk infrastuktur dihentikan dulu bagi daerah yang korupsinya merajalela, Ali mengatakan, tidak.

Dijelaskan, jika dana dihentikan, maka sama halnya pembangunan di daerah berhentiDampak langsungnya, banyak orang akan kehilangan lapangan kerjaYang penting, lanjutnya, pelaku korupsinya yang harus ditindak"Kalau ada tikus di lumbung padi, tikusnya itu yang harus dikejar dan disikatJangan lumbungnya yang dibakar untuk membunuh tikus," ujar politisi dari Partai Golkar itu.

Sekedar diketahui, kasus dugaan penyelewengan dana infrastruktur terjadi salah satunya di Dinas Bina Marga Kota MedanSaat ini Penyidik dari Polda Sumut sedang menangani dugaan korupsi yang terjadi pada proyek drainase itu.

Menurut Ali, Dinas Bina Marga merupakan dinas yang strategis karena mengurusi proyek-proyek infrastrukturDia mengusulkan, ke depannya, Pemda-pemda harus cermat dalam penempatan personil yang akan menduduki jabatan kadis Bina MargaOrang itu harus jelas track record-nyaJika dalam perjalanan karirnya pernah berbuat busuk, maka jangan sampai diberi jabatan itu.

"Itulah pentingnya data base track record berbasis ITJika dari data tercatat dia pernah nyeleweng, jangan sampai ditunjuk sebagai kadisHarus dicari orang yang benar-benar bersih, lantas lakukan fit and proper testJangan lantas karena pimpinan suka, terus dikasih jabatan," ucapnya.

Selain itu, Ali juga berharap agar Badan Pengawas di Pemko (Bawasko) dan juga inspektorat pengawasan, tidak main-main dalam mengawasi penggunaan dan pengelolaan keuangan di daerahUntuk urusan proyek, pengawasan harus sudah dilakukan sejak sebuah proyek diumumkan di media massaJangan sampai ada akal-akalan, pengumuman dilakukan hanya sehari menjelang penutupan pendaftaran peserta tender"Proses lelang juga harus diawasiItu tugas bagian pengawasan," pungkasnya(sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Dinilai Lalai Emban Amanah Konstitusi