jpnn.com, JAKARTA - Tim Hukum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berupaya mencari keadilan dengan mendatangi ke Dewan Pers, Jumat (17/1). Sebab, PDIP merasa dirugikan oleh pemberitaan yang menyebut partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu terlibat kasus suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Menurut Koordinator Tim Hukum DPP PDIP I Wayan Sudirta, banyak pemberitaan yang tidak sesuai kaidah dan kode etik jurnalistik. Pria asal Bali itu mengatakan, PDIP tak ingin ada oknum-oknum tak bertanggung jawab berlindung di balik atribut pers.
BACA JUGA: PDIP Gerakkan Tim Hukum Bukan untuk Ancam Kebebasan Pers
"Dewan Pers itu menangkap maksud kami,” ujarnya. “Media yang ada sekarang ini jalannya harus sesuai dengan khitah, sesuai dengan fitrahnya, on the track," kata Sudirta.
Politikus berlatar belakang pengacara itu menegaskan, DPP PDIP tak bermaksud mengancam kebebasan pers yang menjadi salah satu pilar demokrasi. Namun, katanya, partai berlambang kepala banteng itu berupaya mencari keadilan lantaran menjadi sasaran tembak fitnah dan framing pemberitaan yang merugikan.
BACA JUGA: Merasa Dirugikan Pemberitaan soal OTT, PDIP Utus Tim Hukum Temui Dewan Pers
"Tolong berikan jaminan kepada kami, setidak-tidaknya oleh Dewan Pers bahwa pemberitaan yang ada selama ini, benar, termasuk kami," tuturnya.
Mantan senator di DPD RI itu menambahkan, ada berita-berita yang sangat mendiskreditkan PDIP. Contohnya adalah pemberitaan soal penyegelan kantor DPP PDIP dan framing buruk kepada pengurusnya.
"Janganlah ada kutipan-kutipan yang tidak jelas. Jangan ada berita bohong tidak dikonfirmasi. Kami merasakan, kok, konfirmasi ke kami ini sangat kering kalau dikatakan tidak,” tegasnya.
Menurut Sudirta, pers harus menyajikan pemberitaan yang berimbang. Keberimbangan berita itu membutuhkan konfirmasi.
“Itulah yang kami sampaikan sejauh mana tradisi ini sudah berjalan dan melalui kasus yang kami hadapi saya pikir ini menjadi titik balik mudah-mudahan ke depan tidak akan mengulangi kesalahan ini," katanya.
Pada kesempatan sama Koordinator Tim Lawyer PDIP Teguh Samudera menjelaskan, hasil konsultasi dengan Dewan Pers akan dibahas dalam rapat pengurus partai pemenang Pemilu2019 itu. Dalam rapat di DPP PDIP itulah akan dibahas langkah-langkah lanjutan untuk merespons pemberitaan yang dianggap menyudutkan.
"Nanti akan kami laporkan hasil konsultasi dengan Dewan Pers kepada pemberi kuasa PDIP. Hasilnya akan kami laporkan nanti. Tindakan apa yang dilakukan, perintahnya seperti apa, itu baru kami jalankan. Ini kan kuasa hukum," tegas Teguh. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga