jpnn.com - JAKARTA - Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mulai menemukan dugaan kecurangan dalam proses penyelenggaraan pemilu presiden. Salah satu bentuk kecurangan itu adalah penghilangan suara yang diraih pasangan calon presiden-calon wakil presiden usungan PDIP, Hanura, NasDem dan PKB itu.
Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Ferry Mursydan Baldan mengungkapkan, salah satu temuan yang jelas sangat janggal adalah tidak adanya suara untuk Jokowi-JK di sejumlah wilayah di Pulau Madura, Jawa Timur. Temuan itu berasal dari tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Bangkalan dan Sampang.
BACA JUGA: Tim Jokowi-JK Ingatkan KPU soal Sinyal Tegas KPK
“Kan tidak mungkin kalau suara Jokowi-JK hanya nol. Di TPS itu saja pasti ada saksi dari kita, ada kader PKB (Partai Kebangkitan Bangsa, red), belum lagi ada relawan Ansor. Jadi mustahil kalau sampai tidak mendapat suara. Kalau muncul dugaan kecurangan yah wajar,” kata Ferry di Jakarta, Sabtu (12/7).
Lebih lanjut Ferry mengatakan, sebenarnya temuan di Madura itu bukan hal mengagetkan. Sebab, kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai NasDem itu, polanya terus berulang dari pemilu ke pemilu.
BACA JUGA: KPU Harus Terbuka soal Upload Formulir C1 ke Situs Tabulasi Pilpres
“Kami mencatat Bangkalan dan Sampang ini selalu bermasalah dalam setiap kali pemilihan umum, baik pemilukada gubernur, pemilihan legislatif dan terakhir pilpres ini. Ini patut dipertanyakan ada apa sehingga potensi masalah selalu terjadi di dua wilayah itu,” lanjutnya.
Karenanya Ferry juga menyinggung tentang hal yang juga perlu dicermati dalam proses rekapitulasi, yakni posisi aparat pemerintah. Menurutnya, pejabat pemerintah harus netral dan tidak mencampuri proses rekapitulasi suara. Sebab, aparat pemerintah yang mencampuri proses rekapitulasi suara bukan hanya tergolong tindak pidana pemilu, tetapi juga bisa merusak persatuan.
BACA JUGA: Bawaslu Ingatkan Pengawas Pemilu Pegang Formulir C1
“Saya berharap agar semua pihak harus segera mengakhiri praktik-praktik yang menggunakan kekuasaan dan uang untuk menistakan hak politik warga negara demi memperoleh jabatan dan kekuasaan. Hal itu agar kekuasaan yang diraih membawa kebaikan bagi semua warga, bukan sebaliknya,” pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Burhanudin Panen Kecaman
Redaktur : Tim Redaksi