jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai tak membantah bahwa salah satu rekomendasi dari Tim Kajian Elektabilitas Golkar adalah mendorong Ketua Umum Setya Novanto harus mundur dari jabatannya.
Yorrys mengungkap, DPP PG memerintahkan kepada Koordinator Polhukkam melakukan kajian. Tim Kajian Elektabilitas pun sudah mengambil kesimpulan penyebab turunnya tingkat keterpilihan usai Pilkada DKI Jakarta.
BACA JUGA: DPP Golkar Tak Akan Paksa Setnov Lengser dari Ketua Umum
Selain itu, tim juga merumuskan strategi apa yang harus dilakukan agar bisa rebound, melalui branding yang bisa diterima publik. "Karena kalau kami biarkan terus menerus, maka tidak mustahil Golkar menjadi musuh publik," ungkapnya.
Dia tidak menampik bahwa yang paling membuat elektabilitas PG tergerus adalah kasus e-KTP. "Kedua, karena kering tokoh. Kemudian, belum terbangunnya soliditas partai pascarekonsiliasi kemarin," katanya.
BACA JUGA: Wasekjen Golkar Tak Ingin Novanto Jatuh Lalu Tertimpa Tangga
Nah, kata Yorrys, Tim Kajian Elektabilitas telah mengeluarkan rekomendasi organisasi dan politik. "Kalau politik, kami minta ketum untuk dinonaktifkan. Ada dua alasannya, pertama fokus menyelesaikan proses hukum dan kedua karena faktor kesehatan," paparnya.
Dia menegaskan, roda organisasi harus terus berjalan. Meskipun, kata dia, pasal 19 AD/ART mengatakan bahwa kepemimpinan kolektif kolegial. "Tetapi, harus ada yang menjadi juru kunci. Nah, ini tidak bisa dibiarkan," katanya.
BACA JUGA: Prof Romli Anggap Penyidik KPK Ilegal, Nih Alasannya
Karena itu, tim merekomendasikan dengan dua alasan tadi agar Novanto bisa bersikap seperti negarawan mengundurkan diri, dinonaktifkan. "Kemudian, masuk ke tahap selanjutnya yaitu sesuai dengan mekanisme organisasi, menetapkan apa yang terbaik apakah menunjuk pelaksana tugas," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bang Saut Semangati Pembela KPK di Praperadilan Setnov
Redaktur & Reporter : Boy