jpnn.com - TENGGARONG - Tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan monitoring dan evaluasi (monev), asistensi realisasi APBD, penanganan inflasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kegiatan itu dirangkaikan dengan acara Ngapeh Hambat yang bertajuk Strategi Percepatan Pembangunan Melalui Optimalisasi Perencanaan dan Penyerapan APBD, di kantor Bupati Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kalimantan Timur beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Dirjen Bina Keuda Jabarkan 10 Strategi dari Mendagri Menangani Inflasi Daerah
Ngapeh Hambat atau Bincang Pagi merupakan agenda rutin Pemkab Kutai Kartanegara.
Pada kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Bina Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan kunjungan tersebut juga untuk membahas strategi percepatan pembangunan dan penyerapan APBD 2023.
BACA JUGA: Mewakili Mendagri, Dirjen Bina Keuda Terima Digital Government Award 2023
Fatoni memberi sejumlah catatan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Hingga akhir April 2023, capaian realisasi belanja APBD 2023 masih tergolong rendah.
"Capaian realisasi APBD 2023 Kutai Kartanegara pada akhir April 2023 baru mencapai 12,30%. Kukar menempati peringkat ke 306 secara nasional dan peringkat enam terbawah di Kalimantan Timur," kata Fatoni.
BACA JUGA: 10 Petunjuk Penting dari Keuda Kemendagri soal Peningkatan Kinerja BUMD
Menurutnya, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi yang sangat besar. APBD Kukar sebesar Rp 7,7 triliun. Angka tersebut merupakan nilai APBD Kabupaten terbesar kedua secara nasional.
“Pemda perlu mengalokasikan anggaran pada urusan prioritas yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ditentukan dalam Permendagri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023,” ujar Fatoni.
Dia juga menekankan perlunya peningkatan pendapatan, baik pendapatan asli daerah atau pendapatan yang bersumber dari dana transfer. Realisasi belanja juga perlu dioptimalkan sejak awal tahun agar dampaknya bisa dirasakan masyarakat.
Fatoni meminta agar pemda meningkatkan realisasi anggaran tahun berjalan sehingga mampu memenuhi target realisasi APBD yang ideal.
“Target realisasi APBD yang ideal adalah triwulan I sebesar 20%, triwulan II merealisasikan sebesar 50%, triwulan III realisasi sebesar 80% dan triwulan IV mendekati 100%,” katanya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya, bupati, kepala BPKAD Kalimantan Timur, kepala Bapenda, Plt. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Plh. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan