jpnn.com, JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 Anies Baswedan menyoroti keterlibatan orang dalam alias 'ordal' Prabowo Subianto melalui PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) dalam pengadaan alutsista saat debat capres di Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024.
Menurut Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Cawapres Gus Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Reiza Patters, praktik ordal dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI dan Polri tidak pantas secara etika, norma, maupun komitmen pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi dan nepotisme.
BACA JUGA: Mahfud MD Tegaskan Data Alutsista Bukan Rahasia Negara
"Kita ingat, semangat reformasi di tahun 1998, rezim Soeharto saat itu ditumbangkan oleh rakyat dan mahasiswa, karena praktik koruptif dan nepotismenya yang berlebihan akhirnya meruntuhkan sendi-sendi perekonomian Indonesia saat itu,” ujar Reiza Patters, Selasa (9/1).
Reza menyebut PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) pernah menjadi sorotan karena disebut terkait dengan tersebarnya dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Pertahanan dan Keamanan Kemenhan dan TNI pada 2020-2024.
BACA JUGA: Jubir Menhan Sebut Anies Mengarang Cerita untuk Jatuhkan Prabowo
"Menurut dia, procurement atau pengadaan barang dan jasa apa pun di pemerintahan yang melibatkan orang dalam itu pasti terjadi inefisiensi proses bisnis di dalamnya.
"Rawan terjadi markup, pemilihan produk yang tidak berkualitas, tidak sesuai kebutuhan, karena ada conflict of interest atau konflik kepentingan di dalamnya," tutur Reza.
BACA JUGA: Jokowi Anggap Debat Ketiga Capres Serang Personal, Anies: Presiden kok Komentar Soal Debat
Padahal, katanya, dana untuk pengadaannya dibayar dengan uang pajak rakyat yang berharap negara ini maju, adil, dan makmur untuk semua.
"Rakyat ingin setiap rupiah uang pajak mereka digunakan dengan sebaik-baiknya," ujar Reza.
Terlebih kalau pengadaannya adalah alutsista, potensi problemnya menurut Reza menjadi lebih jauh lagi.
Dia menyebut bila procurement atau pengadaannya dengan ordal itu adalah alutsista, maka kompleksitas dan risikonya menjadi lebih tinggi.
"Alutsista yang dibeli bisa tidak semestinya yang berarti tidak efektif dan efisien bagi kebutuhan atau spesifikasi sistem pertahanan dan keamanan Indonesia," ucapnya.
Selain itu, jika yang dibeli alutsista bekas, misalnya, juga rawan terjadi kecelakaan sebagaimana yang kerap kali terjadi belakangan ini sehingga membahayakan nyawa TNI, Polri penggunanya serta masyarakat secara umum.
"Kalau kita lihat prinsip audit perangkat di manapun kan, keselamatan pengguna dan masyarakat itu yang terutama, baru menyelamatkan atau memulihkan (recovery) perangkatnya itu sendiri, kan,” kata dia.(*/jpnn.com)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam