jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, Djoko Santoso belum berniat memberikan saran kepada Ustaz Abdul Somad (UAS) untuk melepaskan statusnya sebagai aparatur negara sipil (ASN). Menurut dia, Ustaz Somad berhak memiliki sikap politik.
“Kenapa (mundur)? Wong (dia) dukung kita, kenapa (harus sarankan) mundur,” ucap Djoko ditemui di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu (13/4).
BACA JUGA: Dukung Prabowo, Ustaz Abdul Somad Diimbau Tahan Diri
Dia yakin tidak ada aturan yang dilanggar ketika Ustaz Somad menyatakan dukungan ke pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Justru, kata dia, sikap Ustaz Somad dilindungi konstitusi seperti tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945.
"Pasal 28, konstitusi kita itu mengatakan bahwa setiap warga negara punya hak untuk menyatakan pendapat, baik tertulis maupun lisan dan barang siapa menghalangi itu kena pidana," ungkap dia singkat.
BACA JUGA: Bisa Jadi Jokowi Menangis Jika Lihat Video Prabowo dengan Ustaz Abdul Somad
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyebut Ustaz Abdul Somad (UAS) melanggar aturan netralitas PNS. Sebab, Ustaz Somad secara terbuka menyatakan mendukung capres Prabowo Subianto.
“UAS sudah berpolitik praktis. Itu tidak boleh, kan beliau dosen PNS. Meski alasan cuti pun tetap tidak bisa," kata Bima kepada JPNN, Jumat (12/4).
BACA JUGA: Detik - Detik Ustaz Abdul Somad Hadiahkan Tasbih Kesayangannya Buat Prabowo
Secara tegas, Bima Haria menilai, UAS telah melanggar SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) tentang Pelaksanaan Netralitas serta PP 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS, aturan mainnya sudah jelas. Jangankan bertemu, memberikan tanda like di Facebook saja tidak boleh.(mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Surat Suara Tercoblos di Malaysia, Timses Prabowo: Ini Skandal Besar
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan