jpnn.com, SURABAYA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengungkapkan kendala yang dihadapi Pemprov Jawa Timur hingga belum siap menerima kepulangan pekerja migran dari luar negeri.
"Mereka (Pemprov Jatim) menyatakan banyaknya kendala, salah satunya soal ketidaksanggupan mereka soal finansial," beber Ninik, sapaan akrab Nihayatul Wafiroh yang memimpin langsung kunjungan kerja Timwas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) DPR ke Surabaya, Jawa Timur, Rabu (3/11).
BACA JUGA: Puluhan Calon Pekerja Migran Ilegal Ditelantarkan di Tengah Laut Saat Menuju Malaysia
Sesuai data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan Provinsi Jawa Timur menduduki posisi puncak penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbanyak dari 2018-2020.
"Kalau datang sekian ratus (kepulangan pekerja migran) dan harus membiayai selama karantina dan tidak hanya sekadar menyediakan tempat, dan itu dirasa memberatkan mereka,” ungkapnya.
BACA JUGA: Ribuan Pekerja Migran Bermasalah di Malaysia Dipulangkan
Ninik menyampaikan Pemprov Jatim akan siap menerima kedatangan WNA dan kepulangan PMI, asalkan ada pembagian tugas yang jelas dengan pemerintah pusat.
Ketika WNA dan pekerja migran tiba di Jatim, maka yang meng-handle semua mulai dari PCR, penempatan karantina, hingga yang membiayai adalah pemerintah pusat.
BACA JUGA: Ada Kabar Gembira untuk Calon Pekerja Migran dari Menaker
Sedangkan Pemprov Jatim hanya akan mengurusi persoalan, jika ada WNA dan pekerja migran yang sakit.
“Ini (temuan yang) cukup mengejutkan," tegasnya.
Menurutnya, jika dibandingkan dengan provinsi lain, Jatim seharusnya lebih siap, tetapi memiliki kendala yang sama dengan daerah lain.
"Apalagi kemarin Jawa Timur masih memiliki tanggungan pada saat Covid-19 tinggi pada BNPB dan ini perlu disikapi bersama. Jika Jawa Timur saja tidak sanggup, bagaimana dengan provinsi lainya,” ungkapnya lagi.
Karena itu, menurut Ninik, perlu diperjelas pembagian tugas dan pembiayaan antara pemerintah pusat dan Pemda, terutama terkait kepulangan pekerja migran ke Indonesia.
"Karena kan memang kalau di Jakarta dibiayai oleh pemerintah pusat dan ini yang diminta dari Pemprov Jawa Timur. Mereka akan siap jika ada pembagian tugas yang jelas dari pemerintah pusat,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Berdasar data BP2MI 2020, jumlah PMI informal mencapai 28.885, sedangkan PMI formal 8.446 orang.
Hongkong, Taiwan dan Malaysia menjadi 3 negara tujuan penempatan yang utama.
Menurut Kementerian Luar Negeri, sampai akhir tahun ini akan datang 70.000 PMI dari Malaysia yang akan pulang melalui jalur mandiri dan dekalibrasi. Belum lagi yang melalui proses deportasi sebanyak 5.172 (September 2021). (mrk/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Indonesia-Arab Saudi Bakal Jajaki Penempatan Pekerja Migran Sektor Formal
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi