JAKARTA - Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan (FKPPI) mendesak Pemerintah untuk tegas terhadap segala bentuk separatisme saat iniSeperti yang terjadi di Papua
BACA JUGA: Dua Gegana Tewas di Papua Dinaikkan Pangkatnya
Pasalnya, gerakan seperti itu sangat merongrong kewibawaan pemerintah dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)."Jika ini dibiarkan, maka bukan mustahil tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara menurun pada titik nadir
BACA JUGA: Muhaimin Instruksikan Atanaker Lindungi TKI
Tri Nugraha, melalui rilisnya, Minggu (4/12)Karena itu Tri Nugraha menyebutkan komunike FKPPI mendesak agar Pancasila sebagai dasar negara, ditempakan secara benar, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 dan diimplementasikan dalam setiap peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintahan lainnya.
Selain itu GM FKPPI juga mengajak Mengajak dan mendorong seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk secara bersama-sama menjalankan sila-sila Pancasila sebagai bentuk penerapan ideologi negara demi terwujudnya Indonesia yang makmur dan sejahtera
BACA JUGA: Karena BW Tak Bisa Diajak Kompromi
Sementara itu mantan Kasad Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu mengatakan, ideologi negara yakni Pancasila harus menjadi karakter bangsa negaraKarakter itu harus terekspresi pada tiga wilayah kekuasaan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatifSebab karakter Pancasila itu menjadi lebih sempurna jika didukung oleh moral penyelenggara negara maupun warga negaranya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
“Semua elemen, terutama Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI) harus terus mendorong agar Pancasila jadi karakter bangsa,” ujarnya.
Lebih lanjut Ryamizard menegaskan, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang harus mengatur moral dan sikap negara"Jadi, yang primer adalah Pancasila harus tercermin dalam karakter negaraKarena itu, segala upaya yang terkait dengan pengamalan Pancasila harus terfokus pada upaya membenahi kembali karakter negara," katanya.
Hal senda juga diungkapkan oleh Ketua PBNU Masdar Farid Mas’udi mendesak pemerintah untuk membubarkan ormas-ormas yang selama ini merongrong ideologi dan falsafah negara, PancasilaJika tidak, ada langkah dan tindakan tegas terhadap ormas seperti itu, maka akan menimbulkan gejolak yang lebih berbahaya di masa mendatang“Jika sudah jelas tidak mengakui NKRI, ideologi Pancasila, lalu mengapa tidak dibubarkan saja,” katanya.
Sedangkan Ketua umum FKPPI Pontjo Sutowo menyatakan sudah saatnya diadakan kajian dan evaluasi yang menyeluruh dan mendalam terhadap dampak yang kurang menguntungkan dari adanya inkoherensi antara semangat kebersamaan yang terdapat Pembukaan Undang-Undang Dasar(UUD) 1945 dengan tatanan yang terdapat pasal-pasal UUD 1945 pasca amandemen.
“Kuat dugaan saya bahwa banyak masalah kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi dewasa ini berakar pada inkoherensi dan inkonsistensi tersebut,” kata Pontjo.
Dalam kesempatan sama Wakil Ketua Komisi II DPR dari FPDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mengatakan, tidak semua hal terjadi buruk menimpa negeri ini, tetapi kondisi saat ini masih jauh dari ideal
“Padahal Pancasila, konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebagai aturan main ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, mengedepankan musyawarah mufakat,” paparnya(dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat: SBY Kehilangan Legitimasi di Demokrat
Redaktur : Tim Redaksi