jpnn.com, JAKARTA - Tingkatkan Eksport Ikan, Pemerintah Diharapkan Sinergikan Dunia Usaha
Langkah pemerintah menempatkan sektor kemaritiman sebagai salah satu program utama dan fokus pembangunan selain infrastruktur dinilai sangat tepat.
BACA JUGA: Nilai Ekspor Perikanan Indonesia Naik 8,12 Persen
Hal ini karena NKRI memiliki garis pantai yang panjang dan lautan yang luas disertai dengan ketersediaan ikan dan hasil laut yang melimpah.
Ikan dan hasil laut tersebut bisa dijadikan andalan eksport yang bisa menghasilkan devisi yang banyak untuk menutup defisit neraca perdagangan.
BACA JUGA: Sejarah, Maluku Utara Akhirnya Ekpor Ikan
Agar ikan dan hasil laut Indonesia memiliki daya saing eksport yang tinggi sekaligus bisa meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, pemerintah harus dapat mensinergikan semua dunia usaha dan masyarakat nelayan yang selama ini menggeluti bisnis di bidang perikanan dan kelautan.
Hal itu disampaikan dalam Seminar Nasional Pembangunan Kemaritiman yang diselenggarakan program Magister Ilmu Adminstrasi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional (Unas) Jakarta, di kampus Unas, Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (31/10).
BACA JUGA: Genjot Ekspor Ikan Tuna ke Jepang dan Eropa
"Pembangunan di sektor kemaritiman harusnya diikuti dengan meningkatkan daya saing di sektor perikanan sehingga masyarakat akan lebih sejahtera, dan devisa negara bisa diraih lebih banyak melalui ekspor. Karena itu pemerintah, khususnya KKP serta pemerintah daerah harusnya bisa meningkatkan sinergi dengan seluruh stake holder pelaku bisnis ikan dan hasil laut, termasuk dengan para nelayan kecil," ujar Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi.
Sehingga mereka bisa berpartisipasi dalam meningkatkan daya saing ekpsor di bidang perikanan dan hasil laut. Hasil eksportnya juga dapat dinikmati oleh mereka semua termasuk nelayan-nelayan kecil.
Menurut Rusman, sejumlah negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan bahkan Jepang, yang dulu menjadikan produk perikanan sebagai keunggulan dalam meraih devisa melalui pariwisata, sekarang justru mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku karena minimnya pasokan.
Kekosongan bahan baku ekspor ikan di negara-negara tetangga itu, dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah kita dengan meningkatkan eksport ikan dan hasil laut kita. Apalagi di beberapa daerah di luar negeri, ikan dan hasil laut menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakatnya. Sehingga kebutuhan akan ketersediaan ikan dan hasil laut lainnya menjadi sangat tinggi.
“Inilah pasar ekspor yang harus digarap dengan serius karena kita punya pasokan yang tidak terbatas. Laut kita luas. Agar kita bisa memenuhi dan mengisi pasar eksport ikan dan hasil laut tersebut secara baik, maka pemerintah tidak bisa berjalan sendiri atau hanya menunjuk satu pihak saja. Tapi harus melibatkan semua stake holder industri perikanan dan kelautan, termasuk memperhatikan kemampuan para nelayan kecil. Inilah saatnya sektor perikanan menjadi leading sektor sekaligus dapat terus meningkatkan eksportnya,” tegas Rusman.
Di tempat yang sama, dosen Program Pasca Sarjana UI yang juga mantan deputi Dukungan Kebijakan (Dukjak) Kementrian Sekretariat Negara (Kemnsekneg) Chairil Abdini mengingatkan, peningkatan dan peningkatan daya saing sektor pembangunan maritim harus dibarengi dengan pengelolaan sumber daya secara berkesinambunga dan berkelanjutan.
“Pengembangan teknologi dan peningkatan inovasi merupakan syarat untuk mewujudkan pembangunan maritim Indonesia lebih unggul,” tegas Chairil.
Chairil mengatakan, penyediaan dan percepatan pembangunan sektor kemaritiman antara lain dapat dilakukan melalui peningkatan sistem logistik nasional serta pengembangan sistem transportasi poros maritim yang terpadu.
Para pembicara dan peserta yang hadir dalam seminar tersebut juga membahas mengenai data Badan Pusat Statistik (BPS), di mana neraca perdagangan Indonesia pada Januari-September 2018 sudah mengalami defisit 3,78 miliar dollar AS.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy