jpnn.com, JAKARTA - Keaktifan dan komitmen kuat pemerintah daerah (pemda) menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas data kemiskinan.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik mengatakan bahwa hal ini sejalan dengan prosedur pemutakhiran data secara berjenjang dari bawah atau daerah yang kemudian bergerak ke atas.
BACA JUGA: Pimpinan DPR Kembali Ingatkan Kemensos: Tolong Salurkan Bansos Utuh Tanpa Potongan
Moekhlas menyatakan penting bagi pemerintah daerah untuk secara berkala melakukan pemutakiran data. Sebab, data penduduk miskin bersifat dinamis atau terus berubah.
“Ada yang pindah, berubah status menjadi lebih berkecukupan, atau sakit dan kemudian meninggal. Jadi kalau perlu jangan hanya tiga bulan, kalau perlu setiap bulan. Harus bergerak tidak hanya desa atau kelurahan, kalau perlu RT/RW,” katanya di Jakarta (28/1).
BACA JUGA: Bamsoet Minta Kemensos Kerja Sama dengan KPK Awasi Penyaluran Bansos
Pernyataan Moekhlas menekankan kembali pesan yang disampaikannya dalam kesempatan kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Cilegon, Banten, Rabu (27/1).
Dalam kesempatan itu, Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya penguatan sinkronisasi dan koordinasi dalam pemutakhiran data kemiskinan.
BACA JUGA: Mensos Risma: Membangun Indonesia Harus Melalui Data Desa Presisi
“Daerah wajib memperbarui data. Kalau ketentuannya per tiga bulan, kalau perlu perbulan tentu itu lebih baik,” kata Moekhlas.
Pernyataan Moekhlas didukung Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial (Kemensos) Rachmat Koesnadi.
Menurut Rachmat, proses verifikasi dan validasi yang baik dan bersih dimulai dari daerah sangat menentukan kualitas data kemiskinan.
“Dari daerah diharapkan bisa didapatkan data yang baik dan “bersih”. Sehingga, nanti dalam pengolahan dan pemberian bantuan tidak salah,” kata Rachmat.
Ia menyatakan peluncuran bantuan tunai PKH secara serentak sudah dimulai sejak 4 Januari 2021 oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara.
“Penyaluran bantuan tunai PKH di Kota Cilegon termasuk 4 besar se Provinsi Banten,” ungkapnya
Ia menjelaskan ada sekitar 130-an KPM yang belum tersalur PKH dikarenakan alasan sakit, domisilinya jauh dan berada di luar kota.
“Kami hanya menyalurkan bantuan kepada KPM yang datanya benar-benar bersih. Yang belum bersih seperti misalnya data NIK-nya tidak sesuai dan sebagainya kami langsung melakukan verivali dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan,” kata Rachmat.
Ia menambahkan percepatan penyaluran bantuan tunai, Kemensos terus melakukan monitoring per minggu dan mencari solusi atas berbagai tantangan yang terjadi di lapangan.
“Kami juga melakukan sosialisasi agar bantuan yang diberikan agar hanya digunakan untuk kebutuhan yang penting seperti keperluan sekolah maupun modal usaha,” jelasnya.
Sejalan dengan ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, verifikasi dan validasi data kemiskinan dimulai dari unsur pemerintahan paling bawah yakni desa dan kelurahan.
Pada Pasal 8 Ayat 7 dikatakan bahwa verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.
Proses pemutakhiran data bergerak naik secara berjenjang ke atas, yakni ke tingkat kecamatan, kabupaten/kota sebelum kemudian mendapat pengesahan Menteri Sosial.
Kementerian Sosial menyalurkan bantuan tunai Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Banten kepada 315.250 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai total Rp212.004.975.000 tahun 2021. Per 25 Januari 2021, bantuan tunai PKH di Provinsi Banten telah cair sebanyak Rp210, 359 miliar (96,96%).
Adapun di Kota Cilegon, PKH menjangkau 5.897 KPM dengan nilai Rp3,937 miliar dengan penyaluran per 25 Januari mencapai Rp3,922 miliar atau 96,83%.
Kunker Spesifik Komisi VIII DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Mochlas Siddik dari Partai Gerindra.
Dalam kesempatan tersebut, juga disalurkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Mandiri senilai Rp25 juta masing-masing kepada 3 KPM PKH Graduasi. (eno/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy