jpnn.com, BOGOR - Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi meminta agar peran Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) harus ditingkatkan untuk merespons perkembangan penanganan perberasan kedepan. Pasalnya beras yang diperdagangkan dalam kemasan wajib mendapat nomor pendaftaran produk beras.
“Saya meminta kepada para peserta pertemuan ini untuk meningkatkan kompetensinya agar bisa menjawab tantangan dan permasalahan kedepan. Karena yang kita tangani nanti tidak hanya komoditi beras, komoditas pangan segar lainnya,” kata Agung dalam Pertemuan Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN) di Bogor (18/9).
BACA JUGA: Ketua MPR: Sekolah Kunci Keluar dari Lingkaran Kemiskinan
Selanjutnya, Agung menjelaskan produk beras yang didaftarkan harus memenuhi beberapa parameter, antara lain pemenuhan persyaratan keamanan pangan, kelas mutu, persyaratan label pangan, dan kelas harga eceran tertinggi (HET).
"Pada saat ini Kementerian Pertanian sedang merumuskan institusi pelaksanan yang sesuai kewenangannya untuk melaksanakan penilaian pemenuhan parameter yang dimaksud,” kata Agung.
BACA JUGA: 8 Hari, Pelamar CPNS Tembus 605.710 Orang
Pemerintah telah menetapkan regulasi perberasan melalui Permendag No 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Permentan No 31/ Permentan/ PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras. Regulasi tersebut merupakan jawaban untuk melindungi konsumen agar mendapatkan kualitas beras yang memadai dan harga yang terjangkau, serta petani mendapatkan kepastian harga.
Kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan sistem ekonomi berkeadilan. Penyelesaian masalah perberasan harus menyeluruh dari hulu hingga hilir, dan mempertimbangkan petani, pedagang, dan konsumen. HET yang ditentukan pemerintah harus tidak merugikan petani, tidak memberatkan konsumen, dan pedagang masih mendapatkan keuntungan yang wajar.
BACA JUGA: Menaker Beri Apresiasi untuk Petugas Imigrasi Bandara Soetta
Melalui pertemuan ini, Agung juga berpesan agar OKKP Daerah membangun jejaring dengan mitra kerja seperti laboratorium, sehingga jika belum ada laboratorium yang terakreditasi disuatu daerah, bisa bekerjasama dengan laboratorium yang ada di daerah lainnya.
Di sisi lain, Agung juga mengharapkan OKKP dapat mengoptimalkan perannya tidak hanya sebagai lembaga pengawas keamanan pangan segar tetapi juga mutu pangan itu sendiri.
Pertemuan Jejaring Keamanan Pangan Nasional untuk membangun sinergitas terhadap semua pemangku kepentingan baik di pusat mapun daerah, (OKKP-Pusat dan Daerah, Lembaga Penilaian Kesesuaian Produk, dan Laboratorium Pengujian) khususnya penanganan produk beras.
Turut hadir dalam pertemuan ini perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, IPB, Perpadi, Aprindo PIBC, dan pihak swasta.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yasonna: Pancasila Membangun Hukum dalam Masyarakat Majemuk
Redaktur & Reporter : Friederich