jpnn.com, TANAH BUMBU - Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian mendorong pengembangan usaha pertanian melalui akses permodalan khususnya kredit usaha rakyat (KUR).
Melalui program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS) yang disupport oleh International Fund for Agricultural Development (IFAD), sebuah lembaga pembiayaan internasional dibidang pertanian, Kementan terus meningkatkan minat generasi muda untuk berwirausaha dibidang pertanian
BACA JUGA: Sinergi Kementan-Pemkab Tanah Bumbu Tumbuhkan Usaha Petani Milenial Berbasis Klaster
Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi mengingatkan pentingnya akses permodalan bagi para pelaku bisnis pertanian.
"Permodalan menjadi faktor penting dalam kegiatan usaha para petani milenial. Penting sebagai upaya mereka dalam mengembangkan skala usaha. Untuk itu, akses permodalan khususnya KUR harus terus diupayakan,” kata Dedi.
BACA JUGA: Komitmen Cegah Korupsi, Pusat PVTPP Kementan Tekan Pakta Integritas
Kementan terus memasifkan informasi mengenai akses KUR bagi petani milenial, yang kali ini dilakukan Unit Pelaksana Teknisnya SMK-PP Negeri Banjarbaru selaku Provincial Project Implementation Unit (PPIU) YESS Programme Kalimantan Selatan.
SMK-PP Negeri Banjarbaru kali ini mengadakan Millenial Agriculture Forum (MAF) edisi Tani Akur tema: “Akses Permodalan Usaha Menggunakan CSR”. MAF disiarkan langsung dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Rabu (8/11).
BACA JUGA: Kementan Dorong Kembangkan Varietas Lokal untuk Mencapai Swasembada Pangan
Narasumber yang dihadirkan, di antaranya M. Untung RLU (Bappeda Litbang Kab. Tanah Bumbu), Heru Dianto (Koordinator BDSP Karang Bintang), M. Husaini (Offtaker Hortikultura), Anton Laras Tri Anggoro (Local Champion Penerima Manfaat Program YESS).
Hadir membuka webinar, Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru Budi Santoso yang menyampaikan pertanian merupakan salah satu bisnis yang menguntungkan jika dikelola dengan baik.
Dia mengatakan sudah banyak bukti petani yang yang sukses dan mengembangkan usaha dengan pinjaman modal dari lembaga keuangan.
“Karena usaha di pertanian menguntungkan, jika ada kendala bisa konsultasi ke BPP yang ada di rekan-rekan semua, misalnya disini di BPP Karang Bintang. Jika sudah berjalan dan mapan, rekan-rekan harus mengembangkan usahanya agar lebih berkembang,” ujarnya.
Budi menambahkan bagaimana cara mendapatkan modal usaha nantinya di MAF ini akan dijelaskan, baik melalui KUR atau mendapatkan bantuan modal dari CSR, diharapkan narasumber yang hadir menjadi pencerahan dan motivasi bagi anak muda untuk terus berbisnis di sektor pertanian.
Perwakilan Bappeda Litbang Kabupaten Tanah Bumbu Untung RLU menegaskan Kabupaten Tanah Bumbu konsen terhadap sektor pertanian, yang mengarahkan ke pertanian agroindustri.
“Misalkan petani-petani membutuhkan akses untuk CSR, siapkan proposalnya kami akan bantu follow up melalui kecamatan. Kami akan bertemu dengan tiga perusahaan. Karena kewajiban perusahaan itu di Perda Tanah Bumbu No. 5 Tahun 2016, mereka wajib mengeluarkan dua persen dari keuntungannya untuk CSR”, jelas Untung.
Sementara itu, Koordinator BDSP Karang Bintang Heru Dianto mengatakan BPP sebagai tempat informasi, penggerak lembaga pertanian, pusat belajar, konsultasi agrobisnis pertanian, dan jenjang kemitraan.
"Adanya sumber modal dari perbankan menawarkan banyak pilihan pinjaman modal yang besar, di Karang Bintang yang aksesnya mudah ialah Bank BRI dan Bank BPD Kalimantan Selatan," katanya.
Offtaker Hortikultura M. Husaini menjelaskan pentingnya pencatatan dalam bertani, karena menyangkut perhitungan untung dan rugi.
Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Idha Widi Arsanti menyampaikan bahwa masih ada kesempatan magang bagi petani dari Tanah Bumbu atau Kalimantan Selatan, untuk dapat mempunyai pengalaman magang di luar negeri seperti di Taiwan.
"Sehingga pertanian di Indonesia menjadi maju, mandiri, dan modern," ujarnya. (rhs/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lembaga Survei Dunia Ungkap Elektabilitas Anies 28,91 Persen Seusai Putusan MK
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti