jpnn.com, LEBAK - Bea Cukai ikut membantu pembangunan infrastruktur publik yang menjadi proyek pemerintah dengan memberikan fasilitas fiskal.
Salah satu fasilitas yang diberikan, yaitu impor sementara terhadap importasi alat atau barang pendukung proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman atau hibah dari luar negeri.
BACA JUGA: Meluncur ke Banten, Jokowi Tinjau Bendungan Karian
Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Finari Manan menjelaskan fasilitas tersebut diberikan atas barang impor yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor lagi dengan jangka waktu tertentu.
"Fasilitas fiskalnya, yaitu pembebasan atu keringanan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, sesuai tujuan penggunaan barangnya. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan Bea Cukai dalam melancarkan pembangunan negara,” kata Finari.
BACA JUGA: Bea Cukai Bogor Bongkar Penyelundupan Narkotika Synthetic Cannabinoid via Paket
Dia menjelaskan fasilitas fiskal itu diberikan Bea Cukai untuk pembangunan Bendungan Karian.
Bendungan terbesar ketiga di Indonesia yang akan menjadi pemasok air baku untuk kebutuhan rumah tangga dan industri sebesar 9,10 meter kubik per detik.
BACA JUGA: Kejari Pandeglang Terima Barang Bukti dan Tersangka dari Bea Cukai
Bendungan ini merupakan pembangkit listrik sebesar 1,8 megawatt untuk 40 desa atau 4 kecamatan di wilayah sekitar bendungan dan sarana pengendalian banjir daerah hilir yang merupakan kawasan strategis dengan infrastuktur penting seperti Tol Jakarta-Merak.
Tak hanya itu, bendungan ini pun berpotensi menjadi tujuan wisata air di Kabupaten Lebak, Banten.
Finari menyampaikan pihaknya bersama perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Banten, Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, serta beberapa perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten mengunjungi proyek pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak pada Kamis (18/11).
"Kami telah mengunjungi Bendungan Karian yang sampai saat ini pembangunannya sudah mencapai 87 persen," sebutnya.
Dia berharap dari kunjungan tersebut, sinergi antara Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan dapat terjalin baik agar proses pembangunan bendungan lancar dan bisa selesai tepat waktu. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi